TABANAN – Dalam pelaksanaan Pilkada, Bawaslu memiliki peran penting agar pelaksanaannya berjalan secara demokratis, jurdil, Luber dan berkualitas. Namun demikian SDM di lingkungan Bawaslu termasuk sampai ke TPS sangat terbatas. Tidak salah kemudian Bawaslu merangkul elemen masyarakat untuk ikut menjadi pengawas partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada Tabanan tahun 2020.
Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada dalam rapat koordinasi dalam rangka pengawasan partisipatif pemilihan bupati dan wakil bupati Tabanan mengakui kalau Bawaslu memiliki keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada. Terkait hal tersebut, pihaknya berharap partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan partisipatif jalannya Pilkada Tabanan sesuai dengan aturan yang ada.
“Dalam rangka itu, kami mengajak sekaligus melibatkan berbagai stakeholder mulai akademisi, tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh kampus , pramuka termasuk jurnalis untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada,” Kata Rumada, Kamis (05/11/2020).
Dikatakan, saat ini Pilkada Tabanan saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.Dalam tahapan kampanye sedikit berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya dengan adanya wabah pandemi Covid-19. Dampaknya, dengan adanya Covid-19 pengumpulan orang banyak sudah diatur dan dibatasi hanya 50 orang tatap muka. Rapat umum di lapangan tidak boleh.
“Awalnya kami mengira dengan pembatasan itu, akan memudahkan kami dalam pengawasan, tapi justru sebaliknya karena kami justru harus memelototi postingan masyarakat di media sosial,” ungkap Rumada.
Diakui, sejauh ini , pihaknya belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Pilkada. Pihaknya lebih mengedepankan pencegahan dengan berbagai macam cara termasuk mengingatkan pihak-pihak terkait untuk tidak terlibat kampanye seperti PNS, Perbekel dengan perangkat desanya serta lainnya.
“Mungkin lebih dari seribu surat kami kirimkan ke berbagai komponen masyarakat untuk cegah dini pelanggaran kampanye,” sebutnya.(jon)
