BULELENG – Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi maupun masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.Selain penguatan tugas dan fungsi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat, Pemkab Buleleng juga memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng terkait penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Nota kesepahaman yang ditandatangani merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya. Bukan karena melakukan sebuah kesalahan, melainkan pendampingan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” tandas Bupati Agus Suradnyana, Kamis (05/11/2020) usai penangatanganan MoU dengan Kajari Buleleng di Kantor Bupati Buleleng.
Agar tidak terjadi kesalahpahaman, kata Suradnyana, kerja sama antara Pemkab dangan Kejari Buleleng ini dilakukan berdasarkan instruksi presiden. Utamanya yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan uang negara atau korupsi.
“Upaya yang dilakukan pada kerja sama ini lebih kepada aspek pencegahan atau langkah preventif daripada mengambil sebuah tindakan. Sehingga sangat efektif sekali, setiap pekerjaan kita diskusikan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tandasnya.
Bupati Suradnyana menambahkan, kerja sama ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun.
“Bentuk kegiatann dari kerja sama ini antara lain pendampingan terhadap pembangunan, penggunaan keuangan daerah termasuk juga pengelolaan aset-aset yang dimiliki daerah,” tandas Suradnyana meyakinkan.
Hal senada diungkapkan Kajari Buleleng I Putu Gede Astawa.Mantan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Maluku Utara ini menegaskan nota kesepahaman dimaksudkan untuk menangani penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
“Baik di luar pengadilan (non litigasi) maupun dalam pengadilan (litigasi),” jelasnya.
Termasuk mewujudkan pemerintahan sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan aset daerah.
“Kami akan melakukan pendampingan terlebih dahulu, lebih mengedepankan pendampingan,” tandasnya.
Astawa berharap sinergitas tugas dan fungsi antara kedua belah pihak terus terjalin untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Khususnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sehingga, segala permasalahan hukum dapat dihindari melalui pendampingan hukum yang dilakukan pada kerja sama ini,” pungkasnya. (kar)
