TABANAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan akhirnya melakukan pemanggilan terhadap seorang oknum biro jasa atas pengadukan warga karena dugaan pungli pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) di Disdukcapil Tabanan , Rabu (04/11/2020). Pemanggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi sebagai tindak lanjut atas pengaduan permintaan uang tersebut. Padahal dalam pengurusan adminduk di Disdukcapil semuanya tidak membayar alias gratis.
“Awalnya ada pengaduan masyarakat minta tolong kepada seorang biro jasa AR untuk mengurus dokumen adminduk. Tapi, dokumen tak selesai, justru oknum tersebut memintai uang. Atas laporan tersebut, kami langsung tindaklanjuti dengan memanggilnya apakah benar atau tidak laporan tersebut apalagi isi mencatut nama Disdukcapil dan saya harus turun tangan. Dia mengaku tak ada mencatut nama Disdukcapil Tabanan,” jelas Kepala Disdukcapil Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, Rabu (04/11/2020).
Rai Dwipayana menegaskan, sesuai pasal 8A UU Adminduk disebutkan dalam hal pengurusan administrasi kependudukan tak ada pungutan biaya alias gratis. Setelah diterangkan dan minta keterangan oknum tersebut, bahwa yang bersangkutan tersebut memang mengakui minta uang untuk transportasi dirinya sendiri. Oknum biro jasa tersebut sudah menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Apalagi setiap wilayah sudah ada kelian banjar atau kepala lingkungan yang bertugas membantu warga mengurus administrasi kependudukan.
“Ini pengaduan pertama kali dan Kami langsung tindaklanjuti agar tak menjadi bias di masyarakat. Setelah kami mintai keterangan yang bersangkutan mengakui minta uang untuk dirinya sendirinya bukan atas nama Dukcapil. Bahkan tadi staf sudah saya panggil juga untuk meluruskan masalah ini,” tegasnya.
Dikatakan, dari pengakuan oknum biro jasa tersebut, uang diminta kepada warga yang meminta tolong mengurus adminduk sesuai tarif yang telah ditetapkan sebagai biro jasa. Dari pengakuannya, uang tersebut dipakai sendiri dan sama sekali tidak ada membayar ke Disdukcapil ataupun petugas.
“Namanya biro jasa, ya ada tarifnya, tapi uangnya itu digunakan untuk dirinya sendiri,” jelasnya.
Dengan kejadian tersebut, kata dia, pihak Disdukcapil menegaskan agar seluruh masyarakat yang akan mengurus Adminduk jangan menggunakan biro jasa. Sebaiknya dilakukan sendiri secara online atau datang langsung ke Disdukcapil Tabanan. Dengan data yang lengkap, maka pengurusan adminduk akan cepat dan tidak membayar sepeserpun.
“Kami harapkan masyarakat mengurus sendiri administrasi kependudukan agar tidak ada lagi kasus serta pengaduan mengenai pungli ini. Apalagi mencatut nama Disdukcapil,” tandasnya. (jon)
