BULELENG – Rapat pembahasan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digelar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng berlangsung alot dan memanas. Uraian TAPD Buleleng terkait program kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman daerah sebesar Rp 571 Miliar, dinilai tidak sesuai dengan tujuan dari program PEN yang digulirkan pemerintah pusat.
Selain tidak menyentuh masyarakat secara langsung atau sektor riil kegiatan seperti rehabilitasi stadion mayor metra, kolam renang nirmala sari dan jogging track di GOR Bhuwana Patra juga tidak sejalan dengan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Harusnya untuk sektor riil yang langsung menyentuh masyarakat, kalau tidak memihak rakyat kita sarankan untuk ditunda,” tandas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Suradnya, Senin (26/10/2020) usai memimpin rapat pembahasan rencana pinjaman dana PEN dengan TAPD di Gedung Rakyat Buleleng.
Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, sesuai usul, saran serta masukan dari anggota dewan antara lain Gede Wisnaya Wisna dari Fraksi Partai Hanura, Gede Suparmen dan I Ketut Dody Tisna dari Fraksi Golkar, Ketut Ngurah Arya dan Mangku Budiasa dari Fraksi PDIP serta Ni Made Putri Nareni dari Fraksi Nasdem, sejumlah kegiatan yang diusulkan patut dievaluasi bila perlu ditunda karena tidak memihak rakyat.
“Pemanfatan dana pinjaman PEN harus benar-benar digunakan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Karena, tujuan program yang digulirkan pemerintah pusat ini adalah untuk memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.
“Untuk itulah, kami di dewan perlu mendapatkan pemaparan eksekutif, sehingga kegiatan yang akan dibiayai dana pinjaman PEN tersebut menyentuh langsung masyarakat dan dapat bermanfaat dalam pemulihan dan membangkitkan roda perekonomian,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa menyatakan sependapat dan mengapresiasi usul saran dewan sebagai masukan konstruktif dalam proses pengajuan pinjaman dana PEN.
“Proses pengajuan dan pemanfatan dana PEN semua ada kreteria-kreteria yang harus dipenuhi, sudah diatur dalam regulasi yang sudah ditentukan. Namun pada prinsipnya antara DPRD dan pemerintah daerah memiliki semangat yang sama agar ekonomi bisa cepat pulih,” tegasnya.
Pemkab Buleleng pasti mengajukan pinjaman dana, karena sudah sesuai dengan kretria dan peraturan yang ada.
“Tinggal menunggu persetujuan DPRD dalam KUA-PPAS terkait pinjaman yang diajukan sebesar Rp 571 Miliar. Ya, kita usulkan saja, nanti kan dilakukan kajian oleh tim pusat, terkait kemampuan fiskal daerah, kategori keuangan daerah, daya bayar per tahun, semua akan dianalisa sebelum dapat ditentukan berapa yang akan disetujui,” pungkasnya.(kar)
