Kepala Bakeuda I Dewa Ayu Sri Budiarti
TABANAN – Pemerintah Tabanan menganggarkan dana Covid-19 Tahun 2020 di pagu sejumlah Rp 67.941.302.504. Dari jumlah itu per 30 September 2020 sudah terealisasi sejumlah Rp 23.617.839.291 dan belum terserap sekitar Rp 44.323.463.212.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan I Dewa Ayu Sri Budiarti menegaskan jumlah anggaran di pagu sejumlah Rp 67 Miliar lebih sudah terealisasi Rp 23 Miliar lebih. Rincian realiasi anggaran tersebut tersebar di sejumlah OPD terkait. “Anggaran penanganan Covid-19 ini bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) dan dari kegiatan OPD,” ujarnya, Jumat (23/10/2020).
Dikatakan, sebaran anggaran Rp 67 miliar diperuntukkan untuk 3 penanganan. Untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 51.941.302.504. Dari jumlah ini sudah terealiasi Rp 22.267.839.291 dengan sisa pagu sebesar Rp 29.673.463.212.
Sebaran anggaran Rp 51.941.302.504 tersebar disejumlah OPD terkait. Pertama untuk BPBD Tabanan sebesar Rp 3.990.788.984, Dinas Kesehatan Tabanan Rp 8. 128.139.484, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp 2.055.000.000, BRSU Tabanan sebesar Rp 7.619.897.278, Dinas Ketahanan Pangan Rp 428.113.545, Disdukcapil Rp 900.000, dam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp Rp 45.000.000. Disdukcapil ini menyerap anggaran Rp 900.000 karena memang segitu jumlah kegiatan Covid-19 yang dilakukan,” imbuhnya.
Sementara penanganan kedua digunakan untuk penanganan jaring pengamanan sosial sebesar Rp 8.000.000.000. Hanya saja sampai saat ini belum ada realiasinya.
Berikutnya digunakan untuk penanganan dampak ekonomi. Pagu anggaran diberikan sejumlah Rp 8.000.000.000. dari jumlah itu sudah terealisasi sebesar Rp 1.350.000.000 atau baru 17 persen. Sehingga sisa pagu masih diangka Rp 6.650.000.000.
Terhadap anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan jaring sosial belum terealisasi memang anggaran yang bersumber dari APBD belum terealiasi. Hanya saja dana dari non APBS sudah tersalurkan lewat CSR Bupati Tabanan dan lewat dompet peduli yang ada leading sektornya di Dinas Sosial Tabanan. “Jadi dana jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD tidak (belum terealisasi) tetapi yang bersumber dari non APBD sudah tersalurkan,” katanya. (jon)
