DENPASAR – Fraksi Gerindra DPRD Bali mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Bali yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain itu, Pemprov Bali juga mendapat apresiasi atas raihan dua penghargaan dari pemerintah pusat yang berujung pada insentif fiskal sebesar Rp6 miliar.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi ajang euforia semata. Pemerintah Provinsi Bali diminta tetap fokus pada persoalan riil yang masih dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur di Kabupaten Buleleng.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan penghargaan dan opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan dapat terpenuhi.
“Sebagai bentuk masukan, penghargaan itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kebutuhan riil masyarakat di bawah bisa terpenuhi, terutama terkait infrastruktur di Buleleng,” ujar Harja Astawa, Selasa (9/6/2026).
Politisi asal Buleleng ini menyoroti masih banyaknya ruas jalan rusak yang belum mendapat penanganan optimal. Menurutnya, tidak sedikit perbaikan baru dilakukan setelah adanya keluhan dan tekanan dari masyarakat.
“Ada jalan-jalan yang rusak dan terkesan dibiarkan. Setelah masyarakat berteriak-teriak barulah ditindaklanjuti. Begitu juga dengan penerangan jalan yang masih banyak belum tersedia,” katanya.
Keluhan tersebut, lanjut Harja, banyak disampaikan masyarakat saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di berbagai wilayah Buleleng. Sejumlah kepala desa dan kepala dusun mengeluhkan kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai.
Selain persoalan jalan dan penerangan, Fraksi Gerindra juga menyoroti berbagai isu lingkungan yang dinilai kurang mendapat perhatian serius. Salah satunya terkait dugaan pembabatan hutan dan aktivitas reklamasi di kawasan Bukit Ser yang disebut berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
“Kami melihat ada sikap yang terkesan apatis dari pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan lingkungan. Hal-hal seperti pembabatan hutan maupun aktivitas reklamasi tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Terkait raihan opini WTP, Harja berharap penghargaan tersebut dapat dijadikan motivasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai WTP hanya menjadi euforia formal. Justru itu harus dijadikan cambuk untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur yang masih menjadi keluhan di berbagai daerah,” pungkasnya. (jay/jon)
