BULELENG – Hasil Evaluasi Gubernur Bali terhadap RAPBD-Perubahan Tahun Anggaran 2020 telah diterima Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng. Tidak ada perubahan pada Pendapatan Daerah yang dirancang sebesar Rp 2,038 Triliun. Demikian juga pada Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTl) dan Belanja Langsung (BL), tidak mengalami perubahan, tetap Rp 2,109 Triliun.
“Hanya saja, setelah Evaluasi Gubernur Bali, Belanja Tidak Langsung (BTL) RAPBD Perubahan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 2,5 Miliar atau 0,22 persen,” ungkap Ketua TAPD Pemkab Buleleng, Gede Suyasa, Selasa (13/10/2020) siang usai rapat pembahasan Hasil Evaluasi RAPBD-P Tahun 2020 dengan pimpinan dan anggota dewan di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.
Penurunan BTL sebesar Rp. 2,5 Miliar ini, kata Suyasa, terjadi pada pos anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 5,5 Miliar atau 0,66 %.”Hal ini disebabkan karena sisa realisasi anggaran gaji ke-13, tunjangan hari raya (THR), pengurangan anggaran insentif upah pungut pajak dan retribusi akibat tidak tercapainya target realisasi serta peningkatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 3 Miliar untuk bencana alam,” urainya.
BTT yang dianggarkan sebelumnya khusus untuk Pandemi Covid-19 yang termasuk Bencana Non Alam, sementara untuk BTT untuk Bencana Alam belum teranggarkan.”Dalam proses evaluasi RAPBD-P Tahun 2020 dan saran dari tim provinsi, dilakukan pergeseran sehingga pada APBD-P teranggarkan Rp. 3 Miliar untuk BTT Bencana Alam,” tandas Suyasa sembari menambahkan Belanja Langsung (BL) meningkat sebesar Rp. 2,5 Miliar.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengungkapkan setelah mendengar paparan TAPD Pemkab Buleleng dan memperhatikan hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap RAPBD-P tahun 2020, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan dapat menerima dan menyepakati RAPBD-P hasil evaluasi.”Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan, baik Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Hanya ada perubahan dan pergeseran anggaran pada pos Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) serta peningkatan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Bencana Alam yang memang harus dianggarkan,” tandasnya.
Supriatna berharap, RAPBD-P tahun 2020 segera disahkan, sehingga Banggar DPRD Buleleng dan TAPD Pemkab Buleleng bisa fokus pada pembahasan RAPBD Tahun 2021.(kar)
