Berkas Lengkap, Penyidik Kejari Buleleng P21 Celukanbawang Gate II

0
123
Tersangka Abdul Azis ( tengah) diserahkan ke JPU Kejaksaan Negeri Buleleng

BULELENG – Setelah melengkapi berkas penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng langsung melaksanakan penyerahan Tahap II atau P21 perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak atau Celukanbawang Gate II. Selain berkas, pada acara penyerahan tahap II yang dilakukan secara virtual tersebut, penyidik juga menyerahkan tersangka Abdul Aziz kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Penyerahan berkas dan tersangka oleh Jaksa Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilaksanakan secara virtual di Lapas Kelas II B Singaraja,” tandas Kepala Seksi Intelijen (Kasiintel) Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara, Rabu (02/9/2020) siang usai mengikuti kegiatan P21 Celukanbawang Gate II di Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja.

Penyerahan tahap II ini, kata Jayalantara, dilakukan penyidik setelah berkas perkara lanjutan dari proses hukum terhadap perkara sebelumnya sudah diputus pengadilan. “Ini kasus lanjutan, setelah proses hukum sebelumnya terhadap M Ashari sudah diputus pengadilan dan bersifat inkrah,” jelasnya.

Dari hasil penyidikan, tersangka Abdul Aziz diduga mendapat keuntungan yang dinilai tidak wajar sebesar Rp 155,374 Juta. Bersama dengan terpidana M Ashari, tersangka menerima proyek pembangunan Gedung Kantor Desa Celukanbawang dengan nilai Rp 1,157 Milyar, namun hanya mengerjakan phisik senilai Rp 844,625 Juta. “Sehingga, tersangka diduga mendapat keuntungan atau memperkaya diri sendiri dari proses pembangunan tersebut,” jelasnya. Setelah P21, JPU segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Kepala Seksi Intelijen (Kasiintel) Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara

Perbuatan tersangka Abdul Azis diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) KUHP. “Terhadap tersangka, dilakukan tindakan penahanan tanggal 15 Juli – 3 Agustus 2020 dan diperpanjang oleh penyidik dari 4 Agustus sampai dengan 12 September 2020,” tandasnya. Jayalantara menambahkan, pihak keluarga mengajukan penangguhan penahanan pertanggal 30 Agustus 2020.”Surat permohonan sudah diterima, ditandatangani istrinya, Awisiah dengan alasan tersangka merupakan tulang punggung keluarga. Namun, belum diputuskan apakah dikabulkan atau tidak,” pungkasnya. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here