BULELENG – Gagalnya mediasi yang diupayakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembangunan Ruas Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani Tahun Anggaran 2019, disikapi serius Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng.
Selain mengakuratkan data bidang tanah, BPN Buleleng juga telah menyiapkan langkah terakhir bagi 85 warga masyarakat sekaligus memperlancar proses pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani atau lebih dikenal Shortcut. “Sebagai langkah terakhir, penyelesaian persoalan pengadaan lahan adalah melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Singaraja,” tandas Kepala Kantor BPN Buleleng, I Komang Wedana, Kamis (23/7/2020) terkait pengadaan lahan Shorcut titik 7 – 10 di Kabupaten Buleleng.
Konsinyasi, menurut Wedana,merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2012. “Yang perlu dipahami, konsinyasi bukanlah pengadilan seperti kasus pidana atau perdata. Konsinyasi dilakukan agar hak warga tidak hilang, melalui konsinyasi negara menjamin tidak ada hak warga negara yang terabaikan dan pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat dilaksanakan,” tegasnya.
Sesuai data tim BPN Buleleng, pihak yang berhak tervalidasi sebanyak 259 bidang, pihak yang berhak namun tidak hadir 7 bidang, menolak/ keberatan nilai ganti rugi 17 bidang, tidak melengkapi dokumen 21 bidang dan yang dijaminkan di Bank sebanyak 2 bidang. “Diluar yang sudah tervalidasi, atau sebanyak 85 bidang, peyelesaiannya akhirnya tentu melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Singaraja,” pungkasnya. (kar)
