Semua Fraksi di DPRD Klungkung Kompak Terima Pertanggung Jawaban Bupati

0
69
Bupati Suwirt menerima pandangan fraksi-fraksi dari Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom

KLUNGKUNG- Semua fraksi di DPRD Kabupaten Klungkung sepakat menerima pertanggung jawaban bupati terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dalam sidang paripurna yang berlangsung Selasa (21/7/2020).

Namun sejumlah fraksi memberikan catatan kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Fraksi PDIP misalnya, memberikan catatan  soal pelaksanaan program Bima Juara. Fraksi PDIP meminta program Bima Juara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terutama mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sandang pangan dan papan, persoalan penanggulangan bencana salah satunya Covid-19.

Fraksi PDIP juga memberikan catatan  program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) agar memperhatikan prinsip ekonomi, efisien dengan hasil sesuai harapan. Sedangkan Fraksi Nasdem memberikan catatan pelaksanaan APBD 2019 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hanya saja Nasdem tida mengurai secara rinci apa yang harus mendapatkan perhatian dari bupati. “Kedepan target program agar dijelaskan dengan lebih terperinci,” tandas wakil dari Fraksi Nasdem Wayan Mudayana.

Fraksi Golkar mengingatkan bupati agar segera menindak lanjuti dengan cepat dan tepat apa yang menjadi temuan BPK selama ini. “ Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Klungkung Tahun Anggaran 2019,” kata juru bicara Fraksi Golkar I Kadek Widya Sumartika.

Sementara itu Fraksi Hanura meminta Inspektorat berperan aktif dalam menindak lajuti temuan BPK serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap program dan keguatan di setiap OPD. Persoalan Silpad juga menjadi catatan Fraksi Hanura. Demikian pula masalah aset daerah. “Saudara bupati agar mendata dan menata seluruh aset darah dan segera menyelesaikan permasalahan aset daerah yang masih tertunda,” ungkap Putu Sri Handayani dari Fraksi Hanura.  Fraksi Gerindra sama sekali tidak memberikan catatan atas pertanggung jawaban bupati. Bupati Suwirta saat membcakan sambutan menyampaikan, penyampaian pendapat, kritik, usul dan saran yang berkembang dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019 adalah proses positif dalam negara demokrasi. “Seluruh saran, usulan maupun pemikiran positif sangat saya hargai dan tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh jajaran eksekutif,” demikian Bupati Suwirta. (yann)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here