TABANAN – Badan Anggaran DPRD Tabanan kembali menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda membahas soal hibah atau bantuan sosial kepada masyarakat, Jumat (19/6/2020). Sayang, rapat tersebut belum ada titik temu alias deadlock.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan sekaligus ketua Banggar I Made Dirga merupakan lanjutan rapat yang telah digelar 11 Juni lalu juga membahas tentang pencairan hibah/bansos. Dalam rapat tersebut kembali Dirga mempertanyakan soal penganggaran belanja hibah tahun anggaran 2020 yang sampai kini belum ada pencairan. “Untuk pelaksanaan belanja hibah masyarakat, kami ingin penjelasan bagaimana postingannya dan administrasinya, mohon dijelaskan agar kami di Banggar faham termasuk pelaksanaan penganggaran belanja hibah tersebut, mengingat perkembangan Covid-19 di Tabanan ini,” pinta Dirga mengawali rapat kerja.
Anggota banggar yang juga ketua fraksi PDIP I Nyoman Arnawa, menilia rapat tidak ada perkmebnagan signifikan terkait masalah pencairan hibah/ Bansos. “Saya nilai rapat sampai saat ini masih stagnan. Dimana tidak ada niat dan rasa dalam membantu masyarakat tabanan. Eksekutif ikut berpolitik dengan memanfaatkan situasi sekarang ini. Bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan belanja hibah dari 2018 tidak bisa dicairkan sampai saat ini,” sergahnya.
Anggota lain yang juga ketua Komisi II, I Wayan Lara mengatakan, ada tanggung jawab yang sama antara eksekutif dan legislatif untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan belanja untuk masyarakat hendkanya juga bisa direalisasikan. “Yang perlu saya digariskan dari eksekutif bahwa harus ada niat eksekutif dalam menganggarkan hibah masyarakat ini dan segera direalisasikan dalam masa pandemi ini,” pintanya.
Sementara Wayan ‘Gading’ Sudiana menyatakan, harus ada intergrasi dan kolaborasi dari eksekutif dan legislative untuk mencari titik temu maslah hibah/Bansos ini. “Kami sangat berharap adanya inovasi kerjasama kita merealisasikan janji kita ke masyarakat yang sudah lama ini,” tandasnya.
Sementara Ketua TAPD yang juga Sekda I Gede Susila masih menjelaskan tentang penanganan Covid-19. “Berdasarkan hasil rapat 11 Juni 2020 lalu, kami TAPD sudah melaksanakan raker, kami sepakat membiayai belanja-belanja dengan skala prioritas,” tandasnya.
Dikatakan, pembiayaan yang sangat prioritas adalah untuk pelaksanaan Pemilukada. Selain itu penangganan pembiayaan daerah masih dipriorotaskan untuk Covid-19. “Kami masih berkutat diranah itu. Kami menunggu rujukan baru atas perubahan pembiayaan dan penganggaran untuk belanja hibah masyarakat,” katanya.
Berdasarkan adanya surat edaran dari Mendagri terkait Pemilukada, tambahan anggaran untuk penyelenggara Pemilukada untuk KPU juga belum bisa dipenuhi. “Kami harapkan dengan new normal pendapatan Pemda kedepan bisa meningkat,” harapnya.
Sementara Kepala Bakeuda I Dewa Ayu Sri Budiarti menjelaskan posisi anggaran atau APBD tahun 2020 sudah melaksanakan pergeseran 4 kali. Total anggaran berkurang Rp 438 Milyar lebih disebabkan salah satunya penuruna target PAD Rp 110 Milyar menjadi Rp 340 milyar lebih. “Berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 40 tahun 2020, Pemda wajib menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada dan Tabanan sudah menyediakan sesuai kesepakatan diangka Rp 25,7 Milyar,” jelasnya.
Rapat tersebut membahas soal hibah/Bansos akhirnya deadlock dan tidak ada perkembangan soal anggaran . Made Dirga menyadari dengan adanya pandemi Covid-19 yang tidak jelas berakhirnya. Tentu kondisi ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Bahkan Tabanan juga belum mampu menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 yang bisa mencapai ratusan milyar. “Kami menyadari kondisi keuangan daerah saat ini dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19, tetapi kami berharap ada kebijakan soal hibah /Bansos karena ini juga untuk kepentingan masyarakat,” ungkap usai memimpin rapat. (jon)
