
DENPASAR – Ditengah suasana pademi Corona Virus disease (Covid-19) yang tidak diketahui secara pasti akan berakhir, DPRD Bali memberikan toleranai besar kepada eksekutif yang menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali sebesar 25 % dari Rp 3,7 triliun lebih yang ditargetkan di tahun anggaran 2020. Bahkan toleransi ini sudah direkomendasikan secara resmi oleh DPRD Bali.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry via telepon, Jumat (22/5/2020). Politisi Golkar asal Buleleng yang juga Ketua DPD Golkar Bali ini, mengatakan dari target 75 persen PAD tahun 2020 sebesar Rp 3,7 triliun diberika toleransi 25 persen. ” Artinya target PAD 2020 yang harus dicapai dikisaran 75% dari target PAD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3,7 Trilyun. Kita sangat memahami dengan kondisi Covid-19 target yang ditetapkan sejak tidak akan pernah bisa tercapai apalagi ekonomi Bali sudah terjadi pelambatan,”ujarnya.
Target PAD tersebut diharapkan mayoritas dari pajak kendaraan bermotor(PKB) dan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB. “Berdasatkan hasil pantauan saya bersama sama dengan komisi II DPRD Bali di beberapa kabupaten kota di Bali sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 sudah tercapai rat-rata dikisaran 34 % lebih dari target Rp 3,2 trilyun,”jelasnya.
Menurutnya berdasarkan pengamatan dilapangan, kalau kondisinya tetap seperti saat ini, diperkirakan 70% dari target bisa dicapai. Kalau diikuti oleh pengembangan kreatifitas dan inovasi pelayanan, target 75% bisa di capai.
Saat melakukan pemantauan di lapangan lanjut Sugawa Korry, berdasarkan pengamatannya, para petugas pelayanan ada dalam kondisi masih tetap bersemangat dan motivasi yang cukup baik. Sementara partisipasi masyarakat memenuhi kewajibannya membayar juga cukup bagus, dan kalau diikuti oleh pengembangan kreatifitas dan inovasi pelayanan seperti meningkatkan kualitas kerjasama dengan dukungan IT dan SDM terkait maksimalisasi kerjasama dengan LPD, Bumdes dan usaha Koperasi-Koperasi dengan tahapan pemberian diklat yang memadai antara Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, BPD Bali serta LP LPD Bali, pelayanan akan lebih dekat dengan masyarakat.
Dalam pelayanan Sugawa Korry menyarankan gerai-geray samsat yang sebelumnya ditutup agar di jajagi untuk dibuka kembali dengan tetap melaksanakan SOP Covid-19. Baik tenaga pelayanan maupun masyarakat yang akan dilayani harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Pemantapan, dukungan dan monitoring terhadap aparat pelaksana dibawah, dinilai Wakil Ketua DPRD Bali ini sangat penting.
Hal itu dikarenakan PAD adalah kunci strategis dalam konteks program penanganan dampak Covid -19 di Bali dan keberlangsungan pembangunan di berbagai bidang. “Kita harus taat dan patuh, penuh desiplin menerapkan protokol kesehatan, penanganan Covid-19 berjalan, pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi harus juga berjalan untuk masyarakat,” pungkasnya. (arn)