DENPASAR – Semua rumah sakit plat merah milik Pemprov Bali dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat.
Meskipun sebagai rumah sakit pemerintah, pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat harus yang terbaik dan bukan asal-asalan.
Penegasan itu sisampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta seusai rapat koordinasi dengan instansi terkait di ruang rapat Banmus, DPRD Bali, Rabu (13/11/2024).
Ketua Komisi IV Nyoman Suwirta, menyampaikan rapat koordinasi Komisi IV bersama instansi terkait melibatkan semua pengelola Rumah Sakit milik Pemprov Bali, RS. Mata Bali Mandara, RS. Jiwa Bali Mandara, RSUD. Bali Mandara dan BPJS Kesehatan membahas sejumlah persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit plat merah kepada masyarakat.
Mantan Bupati Klungkung ini menyebutkan, dengan adanya BPJS Kesehatan kunjungan masyarakat rumah sakit semakin ramai.
Diharapkannya, pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat semakin ditingkatkan dan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua masyarakat. Diera sekarang, kalau pelayanan RS sudah jelek, dipastikan akan lebih awal viral di media sosial.
Dalam rapat koordinasi tersebut, selaian pelayanan, juga diminta alokasi anggaran dalam APBD Bali diminta bisa langsung ke masing-masing Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai program yang susun dan dirancang sebelumnya bisa dieksekusi lebih cepat.
“Sebelumnya dana yang masuk parkir dulu di Dinas, kemudian baru ke masing-masing BLUD rumah sakit. Sekarang kita minta supaya langsung dan tidak ada lagi terkesan ada dana parkir,”pintanya.
Sementara terkait rencana RS. Bali Mandara ada penambahan bangunan gedung pelayanan di tahun anggaran 2026, Komisi IV DPRD Bali mengusulkan agar pihak rumah sakit membangun kerjasama dengan pihak lain dan bisa mendapatkan dana untuk rencana pembangunan gedung pelayanan di RS. Bali Mandara.
“Harapan kita bisa kerjasama dengan memimjam dana dengan pihak lain dan dibuatkan perencanaan bisnis yang baik dan disinilah sesungguhkan dalam pengelolaan rumah sakit dibutuhkan jiwa interpreneur shif untuk kemajuan usaha rumah sakit,”ujarnya.
Suwirta mengakui, dalam pengelolaan rumah sakit pemerintah milik pemprov Bali ini, ada salah satu rumah sakit yang pendapatannya sempat minus, dan syukur menjelang akhir tahun sudah bisa tertutupi dan menjadi plus.
“Pada intinya pelayanan semua rumah sakit platerah milik pemprov Bali sudah bagus, kalau rumah sakit sepi, tandanya tingkat kesehatan masyarakat Bali semakin membaik,”pungkasnya. (arn/jon)
