DENPASAR – Rencana pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities) memasuki babak baru. Hal itu ditandai menguatnya minat investor yang tertarik menanamkan modalnya pada pengembangan transportasi berbasis kereta.
Bahkan, satu diantaranya yaitu Konsorsium PT. Bumi Indah Prima (BIP) telah menyerahkan dokumen kualifikasi kepada PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku pihak yang diberi kewenangan dalam pengembangan Bali Urban Rail and Associated Facilities.
Penyampaian minat investasi Bali Urban Rail and Associated Facilities yang dirangkai dengan penyerahan dokumen kualifikasi oleh Konsorsium PT. Bumi Indah Prima kepada PT. SBDJ dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (29/5/2024).
Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia.
Hadir pula Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani Mustafa yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Sementara Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengikuti kegiatan secara virtual.
Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya dalam kata pengantarnya menyebut kegiatan ini sebagai tonggak baru pembangunan infrastruktur transportasi di Bali.
Dikatakan sebagai tonggak baru karena penyampaian minat investasi yang dirangkai dengan penyerahan dokumen kualifikasi menunjukkan kejelasan progres pembangunan dan pengembangan koridor pariwisata yang dilengkapi dengan Sistem angkutan umum massal berbasis kereta melalui model investasi business to business.
Pj. Mahendra Jaya menegaskan keseriusannya dalam mewujudkan proyek infrastruktur yang telah cukup lama diwacanakan. Keseriusannya itu diawali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang penugasan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan, pembiayaan dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta.
Pergub ini memberi amanat pada PT. Jamkrida Bali Mandara untuk membangun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya yaitu PT. SBDJ yang merupakan anak perusahaan PT. Bali Kerthi Development Fund.
“Pergub ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi SBDJ untuk mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta di Daerah Bali,” ujarnya.
Adanya regulasi ini juga membuktikan komitmen Pemprov Bali dalam menjaga transparansi dan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam setiap tahapan pembangunan.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan hal ini dengan penuh integritas,” tegasnya.
Sementara menindaklanjuti Pergub Nomor 9 Tahun 2024, SBDJ bergerak cepat dengan melakukan lelang investasi melalui proses kualifikasi (Request for Qualification). Proses ini bertujuan untuk mencari mitra investor global yang tepat untuk pengerjaan proyek.
Mahendra Jaya menilai, penyerahan dokumen kualifikasi oleh Konsorsium PT. BIP menjadi bukti ketertarikan dan antusiasme investor besar terhadap proyek ini. Menurut dia, antusiasme ini menjadi indikasi positif terhadap prospek investasi di sektor infrastruktur Bali.
Masih dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyinggung tentang urgensi pembangunan sarana transportasi massal berbasis kereta bagi Daerah Bali. Hal ini tak terlepas dari pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang berimbas pada kondisi lalu lintas dari dan menuju destinasi wisata favorit.
Belakangan ini, sejumlah akses menuju objek wisata seperti Kuta, Seminyak, Canggu, Sanur dan Ubud hampir sepanjang waktu mengalami kemacetan. Kondisi ini perlu disikapi karena sebagai destinasi wisata dunia, Bali memerlukan sistem transportasi modern yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan dapat menjamin ketepatan waktu tempuh.
Hal tersebut menjadi sangat urgent mengingat sektor pariwisata menjadi back bone perekonomian Bali. Sebagai gambaran, pada tahun 2023 jumlah wisatawan yang datang ke Bali mencapai 15.163.735 orang dan tahun 2024 ditargetkan mencapai 20 Juta wisatawan.
“Ke depan, jumlah wisatawan yang datang ke Bali setiap tahunnya diproyeksikan akan terus bertambah, maka Bali perlu ditata untuk menjaga kelestarian alam dan keunikan budaya Bali, serta wisatawan merasa aman dan nyaman,” paparnya.
Terkendala keterbatasan fiskal daerah, maka muncul gagasan untuk melibatkan pihak swasta berinvestasi di Bali, khususnya dalam pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta.
Pengembangan ini tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, tetapi juga meningkatkan daya saing Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia melalui revitalisasi dan pengembangan koridor pariwisata Bali yang keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, Mahendra Jaya menekankan beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam penggarapan proyek ini.
“Tetap jaga kelestarian alam dan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Gangguan terhadap aktivitas pariwisata dan ekonomi selama pengerjaan proyek juga mesti diminimalkan,” tambahnya.
Langkah cerdas Pj. Gubernur Mahendra Jaya menuai pujian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia.
Menteri Bahlil menyebut Mahendra Jaya sebagai sosok yang punya nyali dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, ini adalah contoh pertama pelibatan swasta dalam proyek strategis.
“Ini adalah contoh pertama, pembangunan tanpa membebani uang negara. Saya harap bisa dijadikan contoh oleh daerah lain di Indonesia,” ujar Bahlil yang berjanji akan memberi dukungan terhadap kelancaran proses pengembangan sarana transportasi berbasis kereta di Pulau Dewata.
Lebih dari itu, pengembangan sarana transportasi ini juga diharapkan berdampak positif bagi transformasi ekonomi Daerah Bali.
Dukungan terhadap rencana pengembangan transportasi massal berbasis kereta di Bali juga diutarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa.
Ia berharap, proyek ini dapat segera terwujud dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencari solusi terkait persoalan di bidang pelayanan publik, khususnya transportasi.
“Yang dilakukan Bali ini adalah pendekatan baru tanpa membebani fiskal pusat maupun daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah membuka peluang investasi yang hasilnya bisa dinikmati masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung ke Bali,” katanya.
Dalam pengembangannya, Manoarfa mengingatkan agar proyek ini tak merusak alam dan budaya Bali.
“Alam dan budaya Bali harus tetap dijaga. Karena memanfaatkan ruang bawah tanah, Perdanya harus segera disiapkan. Saya yakin Pak Pj. Gubernur sudah paham soal itu,” tambahnya.
Sementara itu, Dirut SBDJ Ari Ashkara menginformasikan bahwa sejauh ini 8 investor global telah menyampaikan minat terhadap proyek pengembangan transportasi massal berbasis kereta di Bali.
“Seluruhnya berbentuk konsorsium, tiga dari kawasan Eropa, dua dari China, dua dari Indonesia yang berkolaborasi dengan perusahan asing, satu lagi dari Malaysia,”pungkasnya. (arn/jon)
