MANGUPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali melaksanakan rapat paripurna, Kamis (18/4/2024) di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD Badung. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta ini terkait rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2023.
Hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati, I Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah, I Wayan Adi Arnawa, Sekwan I Gusti Agung Made Wardika serta pimpinan OPD di lingkungan Puspem Badung. Pada rapat tersebut DPRD Badung memberikan 27 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2023 yang dibacakan oleh Sekwan I Gusti Agung Made Wardika.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, berdasarkan hasil rapat dan analisa alat kelengkapan Dewan dan Banggar terhadap LKPJ tahun 2023, pihaknya menilai terobosan yang dilakukan pemerintah sudah luar biasa.
“APBD 2023 tercapai dengan silpa Rp1.095 miliar. Pendapatan Asli Daerah 7,2 triliun. Dengan demikian seluruh program yang ditetapkan bersama pemerintah dan DPRD sudah berjalan dengan baik mencapai hampir 97 persen lebih. Kinerja Bupati Badung dalam LKPJ 2023 semua sudah berjalan dengan baik. Terutama hasil audit BPK tidak ada ditemukan kejanggalan,” terangnya usai sidang.
Meski demikian, kata Parwata, karena spirit pemerintah dan DPRD sama, maka DPRD tetap memberikan beberapa rekomendasi. Dewan meminta agar pemerintah lebih meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
“Kami mendorong supaya RSUD Mangusada ini menyiapkan SDM dan fasilitas yang berkualitas. Jika ada alat yang kurang agar bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga semua sarana yang disana bisa untuk melayani masyarakat,” paparnya.
Dewan juga merekomendasikan agar pemerintah menghidupkan desa wisata untuk menjadi wisata unggulan. Sehingga, setiap tahun Badung memiliki destinasi wisata baru. “Sehingga wisatawan tidak bosan dengan destinasi yang ada. Jadi agar ada varian yang lain dan desa wisata di setiap kecamatan tumbuh berkembang. Dengan demikian pendapatan akan stabil. Termasuk infrastrukturnya agar dicek terus. Kemacetan, banjir agar bisa ditangani,” ujar Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini.
Parwata juga meminta kepada pemerintah agar beberapa program yang belum terlaksana di tahun 2023 bisa direalisasikan di tahun 2024. Termasuk penanganan sampah secara merata di Kabupaten Badung yang masih belum tertangani. “Sekarang penanganan sampah agar fokus dilaksanakan pemerintah melalui DLHK. DLHK agar membuat perencanaan strategis yang efektif dan menyeluruh dalam penanganan sampah terutama di daerah-daerah pariwisata,” imbuhnya. (litt)
