BULELENG – Penetapan quota pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia dari 234.584 MT pada tahun 2023 menjadi 215.448 MT pada tahun 2024 tak pelak membuat gundah sekaligus khawartir warga masyarakat.
Tak hanya kelangkaan LPG 3K bersubsidi di pasaran, kuota yang berkurang sebesar 19.136 MT atau 8,2 % dari 234.584 MT menjadi 215.448 MT juga dikhawatirkan berdampak pada geliat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk naik kelas.
“Iya, ke khawatiran warga akan kelangkaan LPG 3K bersubsidi dan geliat UMKM di Bali, khususnya di Buleleng akibat berkurangnya kuota LPG 3K untuk Bali merupakan hasil survey dan kajian dari Tim Pertamina Patra Niaga bersama kami pada 9 kabupaten/kota di Bali,” ungkap Koordinator Wilayah Hiswana Migas Buleleng Made Kariasa usai memantau pasokan LPG 3K di SPPBE Ayu Sari Pertiwi di Desa Temukus Kecamatan Banjar, Sabtu (27/1/2024).
Kariasa yang juga Manager SPPBE PT. Ayu Sari Pertiwi menandaskan hasil survey tersebut telah disampaikan langsung saat audensi dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Bali, sebagai laporan sekaligus mohon dukungan terhadap langkah antisipasi yang akan dilakukan.
“Berkurangnya kuota pasokan LPG 3K bersubsidi yang dikhawatirkan berdampak pada kelangkaan LPG 3K di pasaran dan geliat UMKM di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng yang kini berjumlah 68.000 untuk naik kelas, sudah kami sampaikan kepada bapak Pj. Bupati Buleleng saat audensi,” ungkapnya.
Dari paparan hasil survey, meskipun belum ditemukan kelangkaan LPG 3K yang diperkuat pernyataan kepala desa/perbekel, namun kekhawatiran tersebut patut menjadi perhatian mengingat pada tahun 2024 ini banyak hari raya yang waktunya bersamaan.
“Meskipun disiapkan cadangan, tetap menjadi ke khawatiran dengan pertimbangan kondisi cuaca termasuk agenda politik nasional,” jelasnya.
Paparan lengkap dengan sistem pendistribusian LPG 3K subsidi berbasis KTP, kata Kariasa, Pj. Bupati Buleleng didampingi Kadisdagprinkop-UKM Buleleng mengapresiasi laporan sekaligus langkah strategis yang diusulkan dengan segera membuat rekomendasi.
“Beliau sangat responsif dan mengapresiasi solusi yang kami usulkan ke (Peresero) Pertamina, Bapak Gubernur Bali dan Kementerian ESDM dengan membuat rekomendasi, dukungan terhadap usulan, permohonan agar Kementerian ESDM menetapkan quota LPG 3K bersubsidi di Provinsi Bali minimal sama dengan quota tahun 2023 sebesar 234.584 MT,” jelasnya.
Sebagai alternatif, jika usulan tersebut tidak diterima maka warga masyarakat diimbau dan diajak untuk beralih menggunakan Brand Elpiji atau Bright Gas, LPG 3K, 5K dan 12K Non Subsidi yang disediakan Pertamina Patra Niaga.
“Kami berharap, rekomendasi bapak Pj Bupati Buleleng segera diterbitkan sebagai dukungan terhadap usulan yang kami ajukan,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Dewa Made Sudiartha selaku Kadisdagprinkop-UKM Buleleng membenarkan audensi yang dilakukan PT. Pertamina Patra Niaga bersama Korwil Hiswana Migas Kabupaten Buleleng dengan Pj. Bupati Buleleng.
“Iya, beberapa waktu lalu dari Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas Kabupatan Buleleng melakukan audensi dengan bapak Pj. Bupati Buleleng terkait hal tersebut (berkurangnya kuota LPG 3K bersubsidi untuk Bali). Dan langkah antisipasi yang diusulkan mendapat apresiasi bapak Pj Bupati Buleleng dan segera dibuatkan rekomendasi,” ungkapnya.
Selain ke khawatiran berdampak pada kelangkaan LPG 3K, Dewa Sudiartha juga membenarkan adanya dampak terhadap geliat UMKM di Kabupaten Buleleng.
“Berkurangnya kuota LPG 3K bersubsidi dikhawatirkan juga berdampak pada 68.000 UMKM yang mulai menggeliat menuju UMKB naik kelas di Kabupaten Buleleng. Astungkara, apa yang diusulkan bisa diterima,” pungkasnya. (kar/jon)
