BULELENG – Sempat diwarnai penolakan dua fraksi yakni Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasdem, pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2020 di DPRD Kabupaten Buleleng akhirnya sepakat dilanjutkan.
Aksi penolakan yang dilatarbelakangi pemangkasan dana hibah/bansos tersebut disampaikan Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasdem pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas Ranperda APBD-P Tahun 2020, Selasa (08/9/2020). Pembahasan Ranperda APBD-P tahun 2020 akhirnya lanjut, setelah Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna meminta penegasan dari ketua-ketua fraksi dan 4 dari 6 fraksi yang ada menyatakan setuju dilanjutkan, sementara 2 fraksi menyatakan menolak.
Penolakan pembahasan lebih lanjut RAPBD-P tahun 2020, ditegaskan Fraksi Partai Nasdem melalui pendapat akhir fraksi yang disampaikan jru biucara Made Jayadi Asmara.”Fraksi Partai Nasdem menyatakan tidak setuju melanjutkan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” tegasnya.
Fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa tanggapan dan klarifikasi sebagai usulan dan catatan penting sabagai berikut, terkait Dana Hibah yang tidak bisa diakomodir pemerintah daerah melalui TAPD karena tidak ada sumber dana untuk Hibah.”Kami Fraksi Partai Nasdem mengginginkan dana hibah agar bisa diakomodir atau dipasang kembali di APBD-P tahun 2020,” tukasnya.
Hal senada diungkapkan Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya, Ketut Wirsana. Fraksi Hanura sepakat bersama sama dengan fraksi lain untuk melanjutkan pembahasan APBD-P tahun 2020, dengan harapan ada kebersamaan dalam memperjuangkan anggaran yang menyentuh langsung dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19.”Namun kenyataannya, aspirasi anggota dewan agar hibah 2020 yang sudah berproses sejak awal tahun 2020 dan diyakini pengucuran dana ini dapat membantu pemulihan ekonomi di masyarakat tidak dapat diwujudkan,” ungkapnya.
Fraksi Hanura berpendapat, sebelum RAPBD-P 2020 ditetapkan sebagai perda sebaiknya dilakukan penyisiran anggaran di masing-masing SKPD.”Agar harapan kami terkait dana hibah dan pencanangan dana untuk JKN-KIS masyarakat dapat terwujud,” tandasnya.
Dikonfirmasi usai sidang, Wakil Bupati (Wabup) Buleleng I Nyoman Sutjidra menyatakan dapat memahami dan mengapresiasi pendapat akhir yang disampaikan Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura sebagai dinamika dalam berdemokrasi.”Perbedaan pendapat tentu harus dihargai dan dihormati, namun tentunya juga harus tetap berpijak pada koridor yang ada,” tandasnya.
Terkait dana hibah/bansos masyarakat yang difasilitasi anggota dewan, tidak dapat direalisasikan saat ini karena adanya refokusing anggaran untuk penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.”Sesuai amanat pemerintah pusat, seluruh anggaran kegiatan kecuali kesehatan dan pendisikan direfokusing, termasuk hibah/bansos,” tandas Sutjidra seraya menyebut tidak ada hibah/bansos yang terealisasi tahun ini kecuali untuk kesehatan dan pendidikan.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna saat dikonformasi terkait kelanjutan pembahasan RAPBDP tahun 2020 mengungkapkan, tetap dilanjutkan karena 4 dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan setuju untuk dilanjutkan.”Pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2020 tetap di lanjutkan, karena empat dari enam fraksi menyatakan setuju dilanjutkan. Hanya dua fraksi yang menyatakan menolak, dan sesuai regulasi yang ada, apakah namanya hasil voting dan demi keberlangsungan pembangunan maka pembahasan akan tetap dilanjutkan,” tandasnya. (kar)
