MANGUPURA – Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan pimpinan instansi terkait di lingkungan Pemkab Badung, Senin (23/10/2023), di Gedung Dewan. Dalam raker tersebut secara khusus membahas program kerja OPD tahun 2024 yang berada di bawah pengawasan Komisi I.
Raket dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan didampingi jajaran Komisi I Wayan Sugita Putra, IGN Sudiarsa dan Ni Luh Putu Sekarini. Sementara eksekutif nampak hadir diantaranya Kepala BKPSDM I Gede Wijaya, Kadisdukcapil AA Arimbawa, Kabag Kesra I Putu Sudika, Kabag Hukum AA Gde Asteya Yudha dan perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung.
Dalam raker tersebut secara umum terungkap bahwa ada 1300 permohonan hibah yang diproses Bagian Kesra pada Perubahan 2023 ini. Kemudian, Pemkab Badung dipastikan kembali merekrut PPPK pada tahun 2023. Dimana saat ini masih tersisa sebanyak 6000an tenaga kontrak yang menunggu formasi PPPK.
“Intinya kami ingin mengetahui program kerja perangkat daerah tahun 2024 kemudian menyamakan persepsi agar program-program tahun 2024 bisa berjalan dengan baik,” ujar Ponda Wirawan.
Kabag Kesra I Putu Sudika menyatakan bahwa pihaknya melayani ribuan permohonan proposal baik dalam daerah maupun di luar daerah Badung. “Kami di Bagian Kesra hingga perubahan ini melayani 1.300 permohonan proposal,” ungkapnya. Nah, untuk mengurus ribuan administrasi proposal ini Sukita mengaku cukup kewalahan. Sebab, SDM yang ada di Bagian Kesra sangat terbatas.
Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap kedepan ada tambahan SDM untuk menyelesaikan fungsi tugas Kesra. “Terus terang kami di Bagian Kesra kekurangan SDM dengan mengurus 1300 proposal dalam waktu yang bersamaan,” katanya. Kekurangan SDM ini juga turut disampaikan oleh Disdukcapil dan Bagian Organisasi Setda Badung.
AA Arimbawa selaku Kepala Disdukcapil bahkan mengaku banyak peralatan kantornya yang rusak namun penangannya lamban karena perbaikan berada dibawah kewenangan instansi lain. “Kalau kami di Disdukcapil berharap kedepan anggaran pemeliharaan gedung bisa dianggarkan di kami. Biar bisa kami cepat melakukan penanganan apabila ada kerusakan. Contohnya sekarang AC di ruangan rapat kami tiga bulan rusak belum ada perbaikan,” terang mantan Camat Kuta Utara ini.
Menanggapi hal itu, Ponda Wirawan dan Sugita Puta begitu pula IGN Sudiarsa sepakat apabila biaya pemeliharaan gedung dianggarkan langsung di masing-masing unit OPD. “Kami berharap permasalahan seperti itu segera dapat perbaikan, apalagi di kantor-kantor pelayanan kepada masyarakat,” kata Ponda Wirawan.
Sementara khusus untuk BPMSDM, Komisi I mendesak agar pengangkatan tenaga kontrak menjadi PPPK menjadi skala prioritas. “Kalau bisa tahun 2024 supaya ada 2 kali perekrutan PPPK,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala BPKSDM I Gede Wijaya juga sepakat apabila masalah tenaga kontrak ini segera dituntaskan. Hanya saja pihaknya tetap harus menunggu keputusan pusat terkait formasi.
Ia pun mengaku tidak ada batasan perekrutan PPPK tiap tahunnya. Cuma kendalanya proses yang terlalu lama membuat proses perekrutan tidak bisa lebih dalam sekali setahun. “Saat ini sisa ada 6000an pegawai (tenaga kontrak). Kami pun berharap ini segera bisa diselesaikan,” kata Wijaya.
Menyikapi masih banyaknya tenaga kontrak ini Komisi I bersama eksekutif sepakat untuk berkoordinasi langsung ke pusat agar Badung diberikan prioritas dalam pengangkatan PPPK sesuai kemampuan keuangan daerah. (litt)
