.
DENPASAR – Pembangunan kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menelan anggaran senilai Rp 9,8 miliar, penyelesaiannya sesuai target dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Rabu (02/9/2020). Peresmian sekaligus pemlaspasan bangunan gedung berlantai yang berdiri kokoh di bilangan Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang berkualitas untuk kemajuan desa adat di Bali.
Menurut Gubernur Balu Wayan Koster Majelis Desa Adat Provinsi Bali, kabupaten dan kota harus dibangunkan kantor yang representatif, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dalam membina dan mengurus segala kepentingan desa adat dengan baik. Gubernur Bali asal Besa Sembiran, Buleleng ini kembali menegaskan komitmennya untuk selalu menjaga adat istiadat, agama dan budaya di Bali.
“Menjaga dan melestarikan adat istiadat Bali, mencintai dan menghormati budaya Bali, harus diwujudkan secara nyata. Dan itu sudah kami buktikan sejak awal jabatan, mulai penerbitan peraturan daerah (Perda), pembentukan dinasnya (Organisasi Perangkat Daerah), lembaganya sudah terbentuk, dan sekarang kantornya pun sudah berdiri megah. Maka ke depan pembinaannya pun harus lebih baik,” pintanya.
Gubernur Koster menambahkan, mendukung operasional kinerja lembaga MDA Provinsi yang telah memiliki kantor baru, pihaknya pula akan melengkapi dengan sarana prasarana memadai. Mulai dari pegawai, anggaran operasional, kendaraan operasional beserta tenaga sopir. Hal ini diharapkan dapat mendukung kinerja pembinaan yang dilakukan MDA Provinsi terhadap 1.493 desa adat di Bali.
Sementata komitemen Pemprov Bali dalam menjaga adat dan budaya Bali mesti didukung pula oleh seluruh stakeholder yang ada di Bali termasuk BUMN maupun swasta. Menurutnya dukungan itu telah mulai ditunjukan oleh sejumlah BUMN melalui Corporate Social Responsibility (CSR) guna pembangunan gedung kantor MDA Provinsi dan kabupaten/kota. Alhasil, semua pembangunan gedung kantor itu tidak mengambil dana APBD sepeser pun.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur sempat bercerita tentang langkah-langkah yang dilakukan agar pembangunan bisa terwujud tanpa harus membebani dana APBD Bali. “Awalnya kami bersurat kepada beberapa BUMN untuk mendukung gerakan ini, saya langsung yang tanda tangan (suratnya red). Dan mereka meresponnya dengan baik. Sampai saat ini sudah terkumpul dana sekitar Rp 26 miliar yang dimanfaatkan guna pembangunan gedung MDA Provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Dari rencana pembangunan gedung di semua kabupaten kota, hanya Kabupaten Gianyar yang memanfatkan dana APBD. “Cuma Kabupaten Gianyar yang memanfaatkan APBD karena masih memiliki anggaran. Sedangkan lainnya seperti Jembrana, Denpasar, dan Karangasem yang sudah dimulai peletakan batu pertamanya beberapa waktu lalu, sepenuhnya memanfaatkan dana CSR tersebut. Jumlah dana tersebut akan bertambah, Saya akan coba libatkan yang lain,”janjinya.
Gedung MDA Provinsi Bali rencannya tak hanya bakal digunakan pihak MDA, namun juga akan dimanfaatkan oleh Forum Perbekel se-Bali guna membangun sinergitas dan koordinasi yang lebih baik antara desa dinas dan desa adat di Bali.
Sementara itu, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sangat mengapresiasi pembangunan gedung kantor yang baru selesai dibangun ini. Sebab menurutnya keberadaan gedung kantor ini akan sangat mendukung kinerja MDA. “Suksema Bapak Gubernur, semoga seluruh anggota MDA dan seluruh tingkatan bisa mengikuti semangat Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya dalam menjaga Bali agar tetap ajeg, baik adat, budaya dan agamanya,”pungkasnya.
Hadir pula dalam peresmian Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali dan undangan lainnya. (arnn)
