BULELENG – Arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penuntasan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024, disikapi serius Pemkab Buleleng.
Selain pemantauan rutin, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, Pemkab Buleleng melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga melakukan intervensi terhadap komoditi yang menjadi penyebab inflasi.
“Sesuai instruksi Mendagri, Inflasi tidak dapat diatasi bilamana hanya duduk di meja kerja menunggu laporan. Kita wajib turun langsung ke pasar-pasar melakukan pemantauan rutin untuk menekan gejolak inflasi,” tandas Asisten II Setda Buleleng, Ni Made Rousmini usai mengikuti Rakornas Virtual Pengendalian Inflasi se-Indonesia yang dipimpin langsung Mendagri, Selasa (24/1/2023).
Mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng ini menegaskan Pemkab Buleleng melalui TPID Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk menekan gejolak inflasi.
“Selain melakukan pemantauan rutin, TPID juga segera melakukan intervensi sehingga secara bertahap komoditi yang berpotensi menyebabkan inflasi bisa ditangani,” terangnya.
Ia menambahkan, sesuai paparan Mendagri Republik Indonesia laju inflasi secara umum di Indonesia berada pada angka 5,51 sehingga membuat Indonesia berada pada peringkat ke-19 pada Negara G20 dan berada diurutan 145 dari 186 negara di dunia.
“Mendagri minta kepada seluruh pimpinan daerah kabupaten/kota se-Indonesia untuk memperhatikan kondisi tersebut dan berkomitmen menekan laju inflasi di masing-masing daerah,” pungkasnya. (kar,dha)
