DENPASAR – Munculnya kontroversial terkait dengan batas usia pebulutangkis dan sistim pertandingan di pra-PON maupun PON XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), Pengprov PBSI Bali menyurati PP PBSI guna minta dikaji Kembali.
Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Umum KONI Pusat, Ketua Umum KONI Bali, Ketua Dewas PPPBSI dan Ketua Umum Pengprov PBSI Seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Umum Pengprov PBSI Bali I Wayan Winurjaya, penetapan khusus untuk pebulutangkis di pra-PON dan PON dibawah usia 21 tahun dan pembagian wilayah, serta sistim pertandingan di pra-PON yang dimana perorangan ditentukan melalui beregu, dianggap tidak fair atau tidak sportif.
“Ya kami sudah bersurat dengan isi yang intinya agar semua itu dikaji kembali apalagi di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PP PBSI lalu sifatnya masih belum mendapatkan kesepakatan dari seluruh peserta Mukernas, karena dinilai kurang adil dan kurang fair sehingga akan dibentuk kelompok kerja (pokja) PON Aceh dan Sumut,” tutur Winurjaya di Denpasar, Selasa (27/12/2022).
Selain itu, untuk pokja sendiri diharapkannya akan melibatkan beerapa pengprov PBSI di Indonesia.
“Kami inginnya pra-PON maupun PON tetap mengacu utama pada prestasi namun juga membuat semua PBSI di Indonesia terlibat dan turut merasakan hajatan olahraga itu sendiri dengan suka cita,” tambah Winurjaya.
Kebijakan pokja utamanya PP PBSI diminta juga agar bisa merangkul semua PBSI di seluruh Indonesia. Apakah itu bukan tujuannya untuk menjaring pebulutangkis muda untuk menghuni pelatnas ?
“Kalau untuk pebulutangkis muda penghuni pelatnas kan bisa dilakukan melalui seleknas yang diambil dari hasil even nasional, internasional atau ranking nasional. Bukan dengan melakukan car aitu di pra-PON maupun PON. Kan kasihan pebulutangkis yang berusia 22 tahun akhirnya terkesan tidak bisa bertanding lagi di PON,” tutup Winurjaya. (ari/jon)
