KLUNGKUNG- DPRD Kabupaten Klungkung mengadakan sidang paripurna, Kamis (16/11). Sidang mengagendakan penetapan Ranperda APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 menjadi Perda APBD.
Sidang diawali dengan penyampaian pandangan akhir masing-masing fraksi. Dalam pandangan akhir fraksi, semua fraksi menyatakan bisa dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Anom, usai memimpin sidang menyampaikan, DPRD sudah menjalankan tugas dan fungsinya terutama tugas legislasi dan tugas anggaran.
Berikutnya, kata politisi PDIP ini tugas dewan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan APBD 2023. Gung Anom, sapaan akrabnya menyatakan, setelah APBD selesai proses verifikasi, dewan melalui komisi terkait akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan APBD.
“Sehingga kegiatan yang dibuat eksekutif dan anggaran yang sudah disepakati bersama, bisa berjalan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Klungkung,” tandas Anak Agung Gde Anom.
Ia berharap, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBD maupun dana pusat bisa berjalan tepat waktu. Karena menurutnya, itu akan berdampak terhadap efektivitas waktu dan asas manfaat bagi masyarakat.
Anak Agung Gde Anom mengingatkan, kegiatan yang sudah dirancang dan anggaran yang sudah disiapkan jangan sampai ada yang tidak terealisasi karena alasan hal teknis atau administrasi belum siap.
“Kita akan meningkatkan pengawasan terkait anggaran yang sudah disepakati,” tegasnya.
Dalam rancangan APBD yang sudah ketok palu, besaran APBD Rp 2,25 triliun. Terdiri dari pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1,05 triliun.
Pendapatan ini bersumber diantaranya dari pendapatan asli daerah Rp 253 miliar. Serta pendapatan transfer dirancang sebesar Rp 802 miliar.
Komponen lainnya, Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dirancang sebesar 1,2 triliun. (yann)
