MANGUPURA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menggelar rapat terkait pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Daerah di PT. BPD Bali, Selasa (11/10/2022). Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Ni Komang Tri Ani ini membahas penyertaan modal yang rencananya akan dipasang dalam APBD 2023. Penyertaan modal ini rencananya sebesar Rp50 Miliar.
Ketua Pansus Ni Komang Tri Ani mengatakan, rapat ini adalah pembahasan awal dari penyusunan Ranperda Penyertaqan Modal di BPD Bali. Ranperda ini pun diakuinya adalah sebagai lanjutan dari Perda Penyertaan Modal di tahun 2015.
“Saat ini kami merancang Ranperda kembali untuk penyertaan modal di BPD Bali. Jadi setiap akan ada penyertaan modal, akan ada aturan kembali atau Ranperda,” ujar Tri Ani, usai rapatyang dihadiri oleh Skretaris Pansus I Gusti Ngurah Shaskara, anggota pansus Wayan Sandra, Nyoman Satria Putu Alit Yandinata, Made Yudana dan Made Sumerta.
Menurutnya, sudah direncanakan akan ada penyertaan modal sebesar Rp50 Miliar. Rencananya penyertaan modal di BPD Bali akan dipasang di APBD 2023. Namun belum bisa diputuskan, lantaran dari pihak eksekutif dan BPD Bali yang hadir hanya perwakilannya saja.
“Ini yang akan kami bahas kembali. Rapat perdana ini ini belum hadir Direktur BPD Bali dan Kepala BPKAD. Jadi kami belum bisa mengambil keputusuan, karena yang mengambil kebijakan itu harus hadir semua,” tegasnya.
Lebih lanjut Tri Ani menyarankan, agar ada analisis yang matang sebelum penyusunan Perda dengan pengambil Kebijakan. Terlebih penyertaan modal ini bergantung kepada kemampuan keuangan daerah.
“Untuk penyertaan modal ini kembali lagi terhadap kemampuan daerah, kemampuan serapan PAD (Pendapatan Asli Daerah) berapa, dan kemampuan penyertaan modalnya berapa,” tegasnya.
Sehingga dalam rapat selanjutnya, ia menambahkan, akan mengundang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabag Hukum, dan Direktur BPD Bali beserta komisarisnya.
“Jadi kalau pengambil kebijkan itu tidak hadir, kami tidak bisa membuat keputusan. Karena mereka yang akan memberikan keputusan beraninya berapa dan bagaimana teknisnya kedepan. Jadi ini baru pembicaraan awal jadi belum ada keputusan,” pungkasnya. (litt)
