KLUNGKUNG-Pemerintah Kabupaten Klungkung mengukir prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Klungkung berhasil masuk 10 besar kabupaten dengan perencanaan dan capaian pembangunan terbaik se-Indonesia.
Atas raihan tersebut, Kabupaten Klungkung mendapat penghargaan sebagai 10 besar daerah dengan kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas, Suharso Monoarfa.
Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung, I Wayan Wasta menyampaikan penghargaan ini diterima Kabupaten Klungkung setelah melalui beberapa penilaian dari pusat. Secara nasional, Kabupaten Klungkung bersaing dengan ratusan kabupaten yang ada di Indonesia. Adapun aspek yang dinilai yakni dokumen perencanaan dan realisasi capaian tahun anggaran 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dan inovasi daerah.
“Mengingat saat ini situasi pandemi Covid-19, semua penyampaian dokumen dan penilaian oleh tim dilakukan secara virtual,” tandas Wasta, Rabu (29/7/2020).
Wasta menegaskan Kabupaten Klungkung menempati peringkat pertama di Bali kemudian dikirim ke pusat dan masuk 10 besar.
Untuk mempertahankan prestasi tersebut, pihaknya berharap kerjasama semua OPD Pemkab Klungkung dalam menyampaikan dokumen perencanaan anggaran dan penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu.
Dari sisi waktu tersebut harus ditaati tidak boleh lewat. Begitu juga dengan kualitas harus bagus antara input dan sasaran indikatornya harus jelas dan terukur.
“Sehingga akan menunjukkan kualitas dokumen yang harus benar-benar dijaga dalam keberhasilan pembangunan,” imbuh Wasta seraya menyampaikan terbentuknya dokumen perencanaan diawali dengan Musrenbang yang tahapannya sesuai ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri.
Hal senada ditegaskan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, kedepan perlu peningkatan kerja sama dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Perencanaan itu mesti bersifat button up (dari masyarakat) dan pelaksanaanya ada pada OPD tehnis terkait. Karena itu perlu ada koordinasi antar OPD,” demikian Suwirta. (yan)
