TABANAN – Dewan Tabanan nampaknya tidak ingin melihat eksekutif khususnya di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta OPD penghasil bersantai ria. Meski realisasi PAD tahun 2022 baru 43 persen, namun di Tahun 2023 mendatang, dewan justru kembali menaikkan target sekitar Rp 30 Miliar menjadi Rp 480 Miliar. Tentu hal ini membuat eksekutif harus peras keringat untuk mencapai target tersebut. Di sisi lain kemampuan eksekutif hanya di angka Rp 15 Miliar.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD Tabanan dengan TAPD yang dipimpin Sekda I Gede Susila. Menariknya rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar I Made Dirga, digelar saat hari libur Minggu (7/8/2022). Rapat kerja terpaksa dilakukan di hari libur karena harus kejar target.
Dalam rapat yang berlangsung cukup alot tersebut, Banggar sebenarnya menaikkan pendapatan daerah sebesar Rp 50 Miliar menjadi Rp 500 Miliar. Dewan memberikan berbagai argumen terkait kenaikan target tersebut. Padahal target PAD di tahun 2022 sampai bulan Juli baru tercapai 43 persen dari target Rp 450 Miliar. Terjadi tawar menawar dan eksekutif di bawah komando Sekda Gede Susila mematok di angka Rp 15 MIliar yang juga dinilai berat untuk merealisasikan melihat kondisi riil saat ini. Setelah terjadi tawar menawar cukup a lot dna penyisiran, akhirnya disepakati kenaikan target PAD di angka Rp 30 Miliar menjadi Rp 480 Miliar
Sekda Gede Susila mengakui, kalau dengan kenaikan Rp 15 miliar saja atau setengah dari yang sudah ditetapkan dewan, angka ini sudah cukup berat untuk bisa terpenuhi target. Namun ia akan berusaha memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini menjadi penyumbang terbesar seperti PBB dan BPHTB. Karena diakuinya untuk sektor pariwisata belum bisa maksimal, lantaran kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca dihantam Covid19.
“Angka Rp 15 miliar saja sebenarnya cukup berat, apalagi kini harus menaikkan Rp 30 Miliar. Namun kami akan upayakan salah satunya mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RS Nyitdah, termasuk juga dari PBB dan BPHTB, serta pemanfaatan aset yang belum tergarap maksimal,” sebut Sekda Susila.
Tak hanya dituntut kenaikan target Rp 30 miliar untuk PAD 2023, TAPD Tabanan kembali harus berpikir berat, lantaran Banggar melalui Ketuanya I Made Dirga juga meminta target pada rancangan perubahan KUPA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 dinaikkan sebesar Rp 12 miliar, dari sebelumnya Rp 460 miliar menjadi Rp 472 miliar.
“Kami benahi PAD, lengkapi fasilitas atau SDM jika diperlukan. Sehingga kedepan pendapatan daerah bisa terus bertambah. Dan ini harus konsisten untuk optimalisasi pendapatan, kami di dewan akan terus mendorong agar OPD penghasil ini bisa terus berinovasi untuk optimalisasi pendapatan daerah,” tandas Made Dirga.
Sementara itu anggota Banggar, I Gusti Nyoman Omardani tegas meminta TAPD memberikan data yang riil terkait gambaran potensi yang akan digarap untuk bisa menetapkan peningkatan capaian target PAD. Politisi asal Pupuan ini pun tidak ingin, TAPD hanya menyodorkan angka-angka target yang sifatnya semu. Hal ini cukup beralasan lantaran dari target PAD di induk 2022 yang nilainya dianggarkan Rp 411 miliar lebih baru terealisasi 43 persen atau sekitar Rp 176 miliar lebih.
“Saya harap TAPD kedepan menyiapkan data yang jelas. Artinya, jika berani menyampaikan target maksimal sesuai perhitungan di eksekutif, lampirkan juga darimana sumbernya, sehingga kami ada gambaran jelas. Tidak hanya disodorkan data semu, hanya untuk menyenangkan kami,” sergah Dewan asal Belimbing, Pupuan ini.
Terkait dengan capaian realisasi pendapatan daerah di tahun 2022 yang baru 43 persen, Sekda Tabanan I Gede Susila mengakui sejatinya masih berjalan. Karena biasanya untuk pendapatan dari PBB akan mengalami peningkatan jelang akhir tahun.
“Baru bergerak. Seperti tahun sebelumnya untuk PBB capaian kita 100 persen dari target sekitar Rp 19 Miliar sudah didapatkan. Biasanya baru akan terlihat menjelang akhir tahun. Kami optimis mencapai target tersebut,” pungkasnya.(jon)
