MANGUPURA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badubg tahun anggaran 2021, Senin (11/7/2022) di ruang Sidang Utama DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
Pada PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ni Ketut Suweni memberikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya yakni, ketidak tercapaian target pendapatan pajak daerah yang hanya sebesar 88,76 persen dan pajak hotel yang hanya mencapai 34,99 persen. Padahal, menurut Fraksi Golkar, berbagai upaya melalui program-program yang selaras dengan RPJMD sudah dilakukan. Seperti mengoptimalkan pajak dan retribusi, pengelolaan PAD dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dan memberdayakan aset daerah yang potensial.
“Serta telah membangun sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah dan profesionalisme, transparansi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai RPJMD Kabupaten Badung,” ujarnya.
Catatan kedua dari Fraksi Golkar, jumlah piutang yang tidak tertagih di tahun 2021 yang mencapai Rp 323 M lebih. Maka, Fraksi Golkar meminta agar dilakukan upaya-upaya penagihan. Kemudian terkait penyertaan modal pemerintah pada BPD Bali, PDAM dan PD Pasar yang cukup besar, sebagai sumber pendapatan yang dipisahkan harapannya minimal sama antara target dan realisasi.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyarankan beberapa hal yakni, belanja daerah yang sifatnya mandatory spending yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah agar tetap terjaga dengan baik. Pada bidang pendidikan, masih adanya SMP yang satu atap dengan SD agar kedepan adanya penyelesaian pembangunan gedung SMP.
“Ini problematika dibidang pendidikan yang masih terjadi,” ujarnya.
Tenaga guru kontrak APBD Badung dan kontrak BOS yang berjumlah ribuan menjadi permasalahan baru ketika adanya aturan meniadakan guru kontrak. “Bagaimana kebijakan terhadap pegawai P3K ini di Badung khsusunga mengenai tenaga guru,” papar Suweni. (litt)
