KUTA – Di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi saat ini, LPD se-Kabupaten Badung diminta untuk tidak bergerak terlalu ekspansif. Dengan harapan, LPD dapat senantiasa eksis sebagai lembaga keuangan milik desa adat.
“Kami sudah sering melakukan pembinaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan sendiri ataupun kerjasama dengan komponen lain. Memang kami imbau agar jangan ekspansif dahulu dalam investasi LPD. Karena kini masih dalam kondisi tekanan ekonomi,” ucap Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha, belum lama ini.
Situasi seperti sekarang, LPD di Badung diharapkan bisa kembali ke marwah atau roh sebenarnya. Misalnya simpan pinjam yang sifatnya sederhana.
“Kalau investasi pembelian tanah dan sebagainya, sebaiknya jangan dahulu lah. Sekarang di situasi pandemi, harus betul-betul kembalikan kepada bagaimana seharusnya pengelolaan LPD itu sendiri,” ajaknya.
Di samping itu, pengelolaan LPD diharapkan betul-betul mengkalkulasi peminjam atau debitur. Sehingga peminjam, paling tidak bisa membayar bunga terlebih dahulu.
“Tapi kalau sudah lebih dari 3 sampai 5 kali, mungkin bisa dilakukan pendekatan-pendekatan khusus untuk langkah kerjanya,” sambungnya.
Kemudian Sudarwitha juga berpesan agar para pengurus LPD senantiasa berhati-hati. Jangan sampai terjadi semacam maladministrasi, apalagi itu bisa saja dibawa ke ranah hukum.
“Itu tentu harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa tidak,” tegasnya.
Di lain hal, Sudarwitha juga mengabarkan bahwa di tahun 2022 ini pihaknya akan melakukan audit terhadap 5 LPD. Namun dia menyebut belum menentukan LPD mana yang dimaksud.
“Sesungguhnya audit secara umum sudah dilakukan tahun 2017 dan 2018. Jadi sudah ada gambaran, dan sekarang tinggal melihat perkembangannya pada 3 atau 4 tahun terakhir,” sebutnya.
Audit tersebut rencananya akan mulai dilakukan pada bulan Maret nanti. Dan itu akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan menyasar 5 LPD di setiap tahun.
“Tapi sesungguhnya LPD sendiri sudah melakukan audit internal dengan menyewa auditor akuntan publik. Hanya saja kami sarankan agar itu betul-betul independen,” pungkasnya. (adi/jon)
