DENPASAR – Kabupaten Klungkung meraih nilai tertinggi 86,28 dari hasil survey kepatuhan pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali sejak Juni – Agustus 2021.
Kemudian, Kabupaten Badung dengan nilai 84,25 dan Tabanan (83,66). Sedangkan enam kabupaten termasuk Provinsi Bali masih berwarna kuning. Padahal, dari sembilan kabupaten/kota dalam tingkat kepatuhan dalam pelayanan publik sebelumnya semua hijau.
Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan hal itu seusai penyerahan penghargaan di Kantor ORI Bali, Selasa (11/1/2021). Menurutnya, survey dilakukan guna memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat. Terdapat beberapa kategori yang menjadi penilaian oleh tim yang turun ke kabupaten/kota termasuk Provinsi Bali yaitu pelayanan publik, pelayanan kependudukan, bidang kesehatan, pendidikan, dan perizinan.
Umar Alkhatab menjelaskan, di bidang pendidikan menjadi perhatian khusus karena survey dilakukan di tengah situasi Covid-19. Penilainnya dalam hal dalam penerimaan siswa baru dan aturan yang telah disepakati termasuk biaya pendidikan yang ditetapkan.
“Penilaian kita tidak semata-mata pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), tim survey juga melihat registrasinya bagaimana, hingga penerimaan siswa sampai urus ijazah. Terkadang pada biaya pengurusan ijazah tidak memiliki aturan yang baku mengenai biaya yang mesti dikeluarkan untuk penyelesaian ijazah,” ujarnya.
Di bidang pelayanan kesehatan, di masa pandemi Covid-19 dapat menunjukan kinerja yang lebih baik. Apakah hal ini dikarenakan pandemi Covid-19. Padahal sesungguhnya dalam pelayanan kesehatan sebenarnya tidak ada pengaruhnya adanya pandemi Covid-19, melainkan memang seharusnya semakin baik pelayanan pada bidang kesehatan,”ujarnya.
Di bidang perizinan, Umar Alkhatab menyebutkan hampir semua kabupaten, rata-rata mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Hal itu dipengaruhi oleh sistem perijinan yang diterapkan satu pintu dan berbasis online.
Sementara, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh ORI Bali sebagai nilai tambah, tapi yang terpenting baginya adalah eksekusinya di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selama ini, Ombudsman telah selalu mengingatkan dan hasil raport yang diberikan oleh Ombudsman dengan nilai tertinggi bukan yang direncanakan.Tetapi ini pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja tim. Kemudian orang-orang yang ditempatkan di pelayanan public terus dilakukan evaluasi. Sebab, Klungkung dalam memberikan pelayanan sesuai konsep yang diinginkan seperti layaknya memberikan pelayanan pada diri sendiri.
Dalam pelayanan, Bupati Klungkung terus melakukan penguatan terhadap tim work, orang-orang yang ditempatkan terus lakukan evaluasi. Sebab, banyak tantangan kalau ingin melakukan yang terbaik. Diakui juga banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memiliki kompotensi yang sama dan tidak semua memiliki niat baik.
“Diuruh ke barat, mereka larinya ke timur dan olehkarenanya, sebagi leader melakukan penempatan dan juga tidak segan-segan memberikan Surat Peringatan (SP) pada bawahan yang memberikan pelayanan publik termasuk SP juga diberikan kepada Kepala Dinas dan pelayanan publik tidak bisa dianggap remeh,”tegasnya.
Suwirta menambahkan, kalau ada Kepala Dinas yang tidak menjalankan pelayanan langsung diberikan peringatan. Sehingga keterbukaan pada masyarakat berjalan dengan baik. Demikian semua OPD di Klungkung diwajibkan memiliki medsos untuk menshare semua kegiatan baik yang baik maupun keburukan berani menyampaikan kekurangan dan kelebihan.
“Pelayanan di Klungkung semua pencatatan melalui sistem aplikasi sehingga pelayanan yang diberikan tanpa kertas. Contoh pelayanan di rumah sakit mempergunakan e-resep, rekam medis semua berbasis data elektronik sehingga ketika ada pasien ke rumah sakit data pasien tersimpan rapi dan percepat pelayanan. pasien tidak perlu antre berlama -lama,”ujarnya.
Sementara Bupati Badung diwakili Sekda Wayan Adi Arnawa menyampaikan, pihaknya sudah selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Baik untuk SDM maupun terkait teknologinya. “Terpenting bagaimana implementasinya, kami sudah mendorong semua komponen supaya pelayanan di Badung berbasis teknologi,”tandasnya. (arn)
