DENPASAR- Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrat Provinsi Bali memastikan kesetiannya terhadap Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak pernah pudar. Terbukti, semua DPC di sembilan kabupaten kota di Bali membuat pernyataan dan dituangkan dalam akte notaris. Demokrat Bali sangat serius dan sampai saat ini tidak ada satupun kader Demokrat Bali yang membelot. Penandatangan pernyataan bersama yang dituangkan dalam akte notaris ini sebagai bukti bahwa Demokrat Bali tetap setia kepada AHY.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta, Selasa 30 Maret 2021. Di Bali, sampai saat ini belum ada kader Demokrat yang membelot ke kubu Moeldoko dan itu artinya kepengurusan Moeldoko di Bali nol tidak ada sama sekali.
Ditengah polemik yang berlangsung antara kubu AHY dengan Kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatra Utara, kubu Moeldoko telah mendaftarkan hasil Kongres ke Kementrian Hukum dan Ham pada 15 Maret 2021 lalu. Kubu Moeldoko tentunya menganggap KLB yang dilaksanakan sah dan telah tersusun kepengurusan. Sementara kubu AHY tampaknya tak mau berdiam diri dan bahkan, kubu AHY telah menyiapkan gugatan apabila pendaftaran tersebut disahkan Kemenkumham RI.
“Kalau misalkan disahkan oleh Kemenkumham, tentu akan terjadi gugatan dan kita dari kubu AHY bersama semua DPD dan DPC pasti akan menggugat itu,” kata Made Mudarta.
Mudarta meyakini, pendaftaran yang dilakukan Partai Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara tak akan disahkan Kemenkumham. Menurutnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2103 dan AD/RT Partai Demokrat Tahun 2015 yang telah didaftarkan, maka tak ada alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko disahkan. Sementara dari hasil KLB Partai Demokrat yang digelar pada tanggal 5 Maret lalu menggunakan AD/RT Partai Tahun 2005.
Mudarta mengatakan, kalau melihat semua peraturan perundang-undangan yang ada baik UU Partai Politik, AD/RT Partai Demokrat yang sudah masuk lembaran negara yang menjadi hukum positif di Partai Demokrat, begitu juga Permenkumham Nomor 34 Tahun 2013, sehingga tidak ada celah Menkumham untuk mengesahkan itu.
“Saya yakin Menkumham akan menolak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko,” tegasnya.
Dalam komunikasinya via telepon, Mudarta juga mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Hal itu terkait, pengesahan partai politik mengacu pada AD/RT yang telah didaftarkan dan disahkan pada Kemenkumham. Mudarta menyebutkan jika Partai Demokrat Kubu Moeldoko dianggap ilegal. Patokan pemerintah itu adalah AD/RT Partai Demokrat yang disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei Tahun 2020 itu hasil Kongres Partai Demokrat yang resmi.
“AD Demokrat yang sah berdasar Kongres 2020. Kalau yang KLB itukan AD/RT 2005, itu artinya sudah gugur,”pungkasnya. (arn)
