BULELENG – Misteri belum dibuka atau beroperasinya Pasar Rakyat Banyuasri akhirnya menemukan titik terang. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Denpasar, Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Buleleng menyatakan siap dan optimis, pasar dengan nilai investasi Rp 160 Miliar akan dibuka dan dioperasikan Akhir Maret 2021.
“Sesuai petunjuk bapak bupati, kami telah melakukan konsultasi dengan BPK dan BPKP Perwakilan Denpasar, terkait pengelolaan Pasar Banyuasri. Dan hasilnya, kami optimis bisa mengoperasikan Pasar Banyuasri dengan pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP) pada akhir Maret 2021,” tandas Direktur PD. Pasar Kabupaten Buleleng, Made Agus Yudiarsana, Rabu 3 Maret 2021.
Berdasarkan hasil konsultasi, kata Yudiarsana, pihaknya sudah membuat skema pengaturan, tata kelola pasar sesuai potensi yang ada yakni berupa 92 unit rumah toko (ruko), los terdiri dari los basah sebanyak 200 unit dan los kering sebanyak 336 unit pada lantai I, los kering sebanyak 244 unit dan kios sebanyak 184 unit pada lantai II.
“Potensi inilah yang nantinya kami akan kerjasamakan, berdasarkan saran dan masukan dari BPK serta perhitungan dari appraisal,” jelasnya.
Mengacu saran masukan BPK, penentuan tarif dasar sewa harian pada pengelolaan pasar tidak harus berpedoman pada hasil perhitungan appraisal.
“Sesuai perhitungan appraisal itu tarif dasar sewa ruko, los dan kios harian sebesar Rp 149 ribu/hari, sangat tinggi dibandingkan kemampuan pedagang. Sementara, dilain pihak pasar memiliki fungsi sosial yang juga wajib dilakukan,” ungkapnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai saran masukan BPK, Yudiarsana menyatakan PD Pasar telah membuat usulan terkait skema pengelolaan Pasar Banyuasri.
“Mengacu pada apa yang menjadi masukan BPK, kita tidak harus berpatokan atau berpedoman pada nilai appraisal, tapi tidak mengabaikan penilaian tersebut. Sehingga kita kombinasikan begini, dalam KSP ada aturan, PD Pasar yang akan bekerjasama dengan Pemkab, memiliki dua kewajiban yakni kontribusi tetap diawal kerjasama dan sharing profit,” jelasnya.
Sesuai usulan, kontribusi tetap sebesar Rp 249 Juta wajib dibayar pada awal kerjasama, sewa harian ruko Rp 20 Ribu/hari, sementara los dan kios Rp. 5 Ribu/hari. “Kemudian, pada sharing profit itu kita rencanakan sesuai dengan potensi yang ada, kurang lebih 30 persen dari ketentuan appraisal. Kalau kita tambahkan kontribusi tetap dengan sharing profit, kita akan memberi kotribusi kepada Pemkab sebesar Rp 1 Miliar lebih pertahun,” tandas Yudiarsana. (kar)
