DENPASAR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar data penerima vaksinasi Covid-19 yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat agar diatur oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, pengelolaan data oleh pemerintah daerah bertujuan lebih mempermudah melacak apabila ada masyarakat yang tidak datang saat dijadwalkan suntik vaksin. “Tahap pertama saya tidak tahu siapa saja yang divaksin karena data masih kewenangan pusat. Ini yang saya rasa kurang pas karena kalau ada yang tidak datang bagaimana kami melacaknya,”ujar Ridwan Kamil dalam diskusi virtual “Vaksinasi Covid-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi. Keterbukaan, Akuntabilitas dan Keadilan Dalam Distribusi Vaksin Covid-19 yang digelar Dewan Pers bersama BBC Media Action, Jumat (22/1/2021).
Kang Emil–sapaan Ridwan Kamil juga mengungkapkan adanya permasalahan dari pendataan tersebut. “Kemarin ada jatah 10 vaksin, tapi yang datang hanya lima orang nakes (tenaga kesehatan). Nah, lima orang lainnya itu gak ngerti juga kemana dan saya mau lacak bingung gak ada datanya. Ini baru level nakes, bagaimana seluruh masyarakat. Kami memohon khususnya untuk di Jawa Barat kewenangan mengatur penerima vaksin serahkan secara desentralisasi kepada daerah karena kami ornag lapangan sehingga tahu betul,”ungkapnya.
Tak hanya mengusulkan pendataan diatur daerah, Kang Emil juga mendorong agar prioritas vaksinasi tidak hanya untuk tenaga kesehatan, tapi juga profesi yang rawan tertular Covid-19, salah satunya jurnalis. “Ibarat perang, yang dekat musuh diberikan kekebalan. Karena ini musuhnya Covid-19, maka tenaga kesehatan menjadi prioritas. Begitu juga wartawan kesana kesini terutama yang sering di lapangan karena kalau sedang doorstop jaga jaraknya susah,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kang Emil kembali menceritakan pengalamannya setelah disuntik Vaksin Sinovac tidak merasakan efek berarti. “Ibu dan istri sempat tidak setuju saya menjadi relawan kelinci percobaan. Setelah divaksin, efek yang saya rasakan hanya pegal selama satu jam, dua hari mengantuk, kemudian nafsu makan naik,”ungkapnya.
Ia pun meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu ikut vaksinasi Covid-19. Ridwan Kamil mengakui masih ada masyarakat, bahkan pejabat yang menolak vaksinasi. “Menurut saya penolakan ini karena komunikasi publik yang kurang sinkron, kemudian beredar informasi dari orang tidak bertanggung jawab. Kalau urusan vaksin itu lebih baik tanya langsung kepada dokter ahli vaksin dan juga BPOM,”tandasnya. (dum)
