BULELENG – Ketentuan baru tentang klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019, tak hanya disikapi Pemkab Buleleng dengan mutasi sejumlah pejabat.
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sejumlah proyek pisik, salah satunya pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno (RTH-TBK) diserahkan penanganannya dari Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng.
“Sesuai nomenklatur Permendagri No 90 Tahun 2019, ruang terbuka hijau menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sehingga pembangunan RTH-TBK di Kelurahan/Kecamatan Sukasada selanjutnya akan dilaksanakan DLH,” ungkap Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, Jumat (15/1/2021) usai menerima draf Ranperda inisiatif dewan tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (RP3KP) dari Komisi II DPRD Buleleng.
Melihat kendala dan hambatan dalam proses pembangunan RTH-TBK, Surattini mengaku secara pribadi merasa sedih, tidak mendapat kesempatan untuk merampungkan pembangunan RTH-TBK sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak Proklamator Bangsa Indonesia, Putra Sang Fajar, Bung Karno.
“Secara pribadi, tentu saya merasa sedih, tidak bisa mengawal pembangunan RTH-TBK sampai tuntas. Namun saya harus tetap merasa bangga, bisa mengantarkan RTH-TBK sebagai bagian dari pembangunan Soekarno Heritage yang dicanangkan Pemkab Buleleng,” tandas Surattini.(kar)
