JAKARTA – Satu tahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar perkumpulan media di Indonesia.
Ketua Umum AMKI Tundra Meliala mengungkapkan, sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman bawa media tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus.
“Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI, mendorong ekosistem media menuju era konvergensi,” kata Tundra dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan lama: kepercayaan publik.
Di tengah menurunnya pengaruh sejumlah organisasi pers yang lebih dahulu berdiri seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), hingga Serikat Perusahaan Pers (SPS), kehadiran AMKI sempat dipandang sebagian kalangan sebagai tambahan organisasi baru yang belum jelas manfaatnya bagi perusahaan media maupun pekerja jurnalistik.
Pertanyaan yang muncul sederhana: apa yang membedakan AMKI?
Jawabannya tidak hanya terletak pada pembentukan organisasi, tetapi pada kemampuan membaca perubahan industri media yang sedang mengalami guncangan besar.
“Industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh,” kata Tundra.
Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar.
Di Indonesia, lanjut Tundra, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup. Dalam konteks itulah AMKI mencoba mengambil posisi.
AMKI sebenarnya telah memiliki struktur sejak Januari 2025 serta mengantungi akte notaris dan SK Kemenkum pada Maret 2025. Namun pelantikan kepengurusan baru berlangsung pada 30 Juni 2025.
Masa antara deklarasi dan pelantikan menjadi periode konsolidasi sekaligus ujian. Organisasi harus menjelaskan dirinya kepada publik pers yang sudah memiliki banyak lembaga representasi.
Tantangan terbesar AMKI pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi.
Berbeda dengan organisasi pers yang telah lama memiliki figur populer dan sejarah panjang, AMKI memulai perjalanan dengan modal yang berbeda. Struktur pembina, penasihat, dan pengurus belum dipenuhi nama-nama yang memiliki daya magnet kuat di ruang publik.
Kondisi itu coba ditutup oleh kapasitas Ketua Umum AMKI Tundra Meliala yang merupakan salah satu inisiator dan pendiri organisasi ini. Pengalaman, jejaring, serta kemampuan membangun komunikasi lintas lembaga menjadi modal penting dalam memperkenalkan AMKI.
Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur.
Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta.
Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.
Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis.
Hubungan dengan lembaga negara seperti Dewan Pers, kementerian terkait, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, DPR, MPR, perguruan tinggi, serta berbagai kelompok politik nasional membuka ruang bagi AMKI untuk ikut dalam percakapan kebijakan publik.
Bagi organisasi baru, akses semacam itu adalah keuntungan. Namun sekaligus menjadi ujian.
Organisasi media yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan selalu menghadapi pertanyaan klasik: apakah tetap independen atau berubah menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu?
Tantangan AMKI ke depan adalah menjaga jarak yang sehat. Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis.
Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu
Salah satu pembeda AMKI adalah fokus pada sisi ekonomi media. Selama ini banyak organisasi pers lebih dikenal melalui isu profesionalisme wartawan, etika jurnalistik, dan kebebasan pers. AMKI mencoba menambahkan dimensi lain: bagaimana perusahaan media dapat bertahan sebagai entitas bisnis.
Pertanyaan terbesar industri media saat ini bukan hanya bagaimana menghasilkan berita berkualitas, tetapi bagaimana membiayai produksi berita itu sendiri.
Biaya operasional meningkat. Pendapatan iklan menurun. Kompetisi dengan platform digital semakin keras.
Media lokal menjadi kelompok yang paling rentan. Akses terhadap teknologi, pelatihan bisnis digital, dan sumber pembiayaan masih banyak terkonsentrasi di kota besar, terutama Pulau Jawa.
Karena itu, agenda pemberdayaan anggota menjadi pekerjaan utama AMKI. Organisasi ini dituntut tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi katalisator yang mampu membuka akses pelatihan, teknologi, jaringan bisnis, hingga peluang pendanaan.
Target besarnya adalah mencetak pengusaha media yang mampu beradaptasi dengan ekonomi digital.
Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.
Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.
Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi.
Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital.
Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar Tundra Meliala bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat.
Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.
AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar.
Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.
Di tengah badai perubahan teknologi, media yang bertahan bukan hanya yang mampu membuat berita, tetapi yang mampu memahami perubahan zaman. Dan di situlah ujian sesungguhnya AMKI dimulai. *
