TABANAN – Pemasangan seng dan pagar plastik di sawah jalur track timur DTW Jatiluwih yang dipasang petani sebagai bentuk protes atas penyegelan oleh Pansus TRAP DPRD Bali memberi dampak signifikan bagi penurunan kunjungan yang mencapai 80 persen.
Ini menjadi perhatian serius Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya yang langsung turun ke lokasi, Senin (5/1/2026). Petani akhirnya menurunkan pagar seng dan plastik yang sudah dipasang sejak 5 Desember 2025 lalu.
Bupati Sanjaya didampingi Wabup I Made Dirga serta Komisi I DPRD Tabanan bertemu dengan masyarakat di Kantor Desa Jatiluwih dan sempat berdialog.
Selanjutnya bupati dan rombongan bersama masyarakat langsung ke sawah menurunkan barrier seng dan pagar plastik yang dipasang di sawah milik sejumlah petani yang protes atas penyegelan oleh Pansus Trap DPRD Bali dan Satpol PP Bali 2 Desember 2025 lalu.
Pada kesempatan tersebut Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa sehari setelah penyegelan oleh Pansus TRAP DPRD Bali, warga pemilik restoran dan usaha lainnya yang dinilai melanggar tata ruang mendatanginya di Kantor Bupati.
“Kami terima permohonan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan langsung saya rapatkan dengan Forkopimda,” kata Bupati Sanjaya.
Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan kepada Pansus TRAP ditembuskan kepada Gubernur Bali untuk memohon kebijakan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil di kawasan DTW Jatiluwih.
Karena dengan aksi pemasangan seng dan pagar plastik hitam memberi dampak luar biasa bagi kunjungan wisatawan yang turun sampai 80 persen.
“Pemerintah rugi, masyarakat apalagi juga rugi. Semua terdampak baik lapangan pekerjaan maupun pendapatan juga terpengaruh,” tandas Bupati.
Sehubungan dengan permohonan yang telah diajukan, ada lampu hijau kebijakan pemerintah provinsi bali akan mengeluarkan moratorium pembangunan. Kebijakan moratorium tersebut memperhatikan masyarakat lokal.
“Ada lampu hijau kebijakan moratorium pembangunan menjawab keinginan masyarakat Desa Jatiluwih minggu ini. Tapi kami juga berharap masyarakat yang punya sawah jangan ada arogansi. Ada sawah yang indah kenapa membangun di sawah, ada solusi. Kalau semua orang membangun di sawah bagaimana. Wisatawan yang datang khan mau lihat sawah!” bebernya.
Kalau mau membangun kata bupati jangan ditengah sawah, ada norma atau aturan yang harus diikuti jangan sampai ekstrem. Dengan adanya seng dan pagar plastik, wisatawan komplain.
Sehingga pihaknya berharap agar dibuka karena mengganggu keindahan. Apalagi sebelumnya juga disampaikan bahwa masyarakat bisa membuat usaha di sawahnya dengan ukuran 3X6 meter dengan non permanen beratap alang-alang, bukan permanen dengan beton dan besi.
“Khan sudah diberikan kebijakan,” sergahnya.
Manajer Operasional DTW Jatiluwih, John Ketut Purna, menyambut positif pencabutan seng tersebut. Ia memastikan manajemen akan segera menyampaikan informasi ini kepada para pemangku kepentingan pariwisata, termasuk ASITA Bali dan paguyuban pariwisata.
“Kami akan sampaikan bahwa seng sudah dibuka atas inisiatif Bapak Bupati dan jajarannya. Harapan kami, tidak ada lagi keributan di Jatiluwih karena dampaknya sangat besar terhadap kunjungan wisatawan,” ujarnya.
Purna menambahkan, pihak manajemen akan terus berupaya menjembatani komunikasi antara petani, badan pengelola, dan pelaku pariwisata agar operasional DTW kembali berjalan normal. Diakui, butuh waktu untuk pemulihan citra pariwisata Jatiluwih. Termasuk penyusunan ulang paket wisata yang diperkirakan memerlukan waktu hingga enam bulan.
“Pengembalian image tidak bisa instan. Paket wisata kami rancang mulai 1 April ke depan. Yang penting sekarang kondusifitas terjaga dan kepercayaan wisatawan bisa kembali,” ucapnya.
Sementara itu salah satu petani I Nengah Darmika Yasa alias Pak Yogi pemilik Kafe Sunari mengatakan seng sepakat diturunkan karena adanya wacana pemerintah untuk melakukan moratorium di Jatiluwih.
“Saya juga menginginkan seluruh harapan petani bisa diakomodir pemerintah. Jadi petani berapa sih hasilnya,” pungkasnya. (jon)
