TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menegaskan komitmennya dalam mendukung perlindungan sistem Subak Jatiluwih secara berkelanjutan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga saat mewakili Bupati Tabanan menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengelolaan dan Penataan Kawasan Jatiluwih di Ruang Rapat Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (8/1/2026) lalu.
Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Tim Pansus TRAP, guru besar pariwisata, serta para pemangku kepentingan terkait.
Pembahasan rapat difokuskan pada tindak lanjut pengelolaan dan penataan kawasan Jatiluwih, khususnya pengendalian dan perlindungan kawasan Subak Jatiluwih sebagai situs Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO. Upaya perlindungan tersebut diarahkan agar selaras dengan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LSD/LP2B) dalam penataan tata ruang.
Dalam kesempatan itu, Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali juga menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai landasan strategis dalam penataan dan pengelolaan kawasan Jatiluwih ke depan.
Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mengapresiasi rekomendasi yang telah dirumuskan dan menegaskan kesiapan Pemkab Tabanan untuk menindaklanjutinya secara serius.
“Penguatan pengawasan akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang maupun aktivitas yang berpotensi merusak keberlanjutan subak,” katanya, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, penataan kawasan Jatiluwih harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dunia, kepatuhan terhadap regulasi tata ruang, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Jatiluwih bukan hanya kebanggaan Tabanan, tetapi juga kebanggaan dunia. Karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama agar pengelolaannya tetap berkelanjutan dan subak sebagai warisan budaya tetap terjaga,” tegas I Made Dirga. (jon)
