KLUNGKUNG- DPRD Kabupaten Klungkung menggelar sidang paripurna, dengan agenda,penyampaian nota pengantar Rancangan Perda Kabupaten Klungkung tentang APBD Tahun 2021, Senin (11/9). Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom, dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.
Menyikapi laporan nota pengantar tersebut, lima fraksi di DPRD Klungkung, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura, mengajukan sejumlah pertanyaan melalui pandangan masing-masing fraksi. Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura mempertanyakan ‘inkonsistensi’ terkait adanya perbedaan angka defisit anggaran antara yang tercantum di KUA-PPAS dengan di rancangan APBD 2021. Defisit anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS sebesar Rp 183 miliar sudah disepakati oleh dewan. Namun defisit anggaran dalam rancangan APBD tercantum Rp 326,80 miliar. “Hal ini telah terjadi inkonsistensi yang sudah tentu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon saudara bupati menjelaskan kenapa inkonsistensi ini terjadi,” ungkap juru bicara Fraksi PDIP Wayan Misna.
Hal serupa juga dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. “Dengan postur ini (perbedaan defisit anggaran), tidak dibenarkan adanya perbedaan tersebut antar dokumen perencanaan, karena tidak patuh pada peraturan perundang-undangan.Terlebih defisit itu akan ditutupi dari pinjaman PEN daerah,” kata juru bicara Fraksi Geridnra Nengah Mudiana. Pertanyaan serupa juga dilontarkan juru bicara Fraksi Hanura, Nyoman Mujana. “Perbedaan angka defisit antar dokumen perencanaan tidak sesuai dengan pasal 311 ayat 3 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mohon penjelasan bupati,” ujar Mujana.
Fraksi lain seperti Nasdem mempertanyakan masalah rencana pinjaman daerah sebesar Rp 144 miliar yang dimunculkan dalam rancangan APBD 2021, tapi tidak pernah dibahas bersama dewan dalam penyusunan KUA-PPAS. Sedangkan Fraksi Golkar sedikit beda pandangan fraksinya, Golkar mempertanyakan soal pelanggaran jalur hijau, soal 20 program inovatif yang dilouncing 16 Desember 2016, sejauh mana program tersebut tertampung dalam APBD 2021. Sementara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat memberikan penjelasan kepada wartawan mengatakan, pinjaman itu diperuntukan untuk rumah sakit, PDAM dan infrastruktur jalan di Nusa Penida. “Tapi sebelum (pinjaman) itu disetujui saya tugaskan RSU, PDAM serta PU untuk melakukan inventarisir agar pinjaman produktif. Jangan sampai setelah pinjaman keluar masalah tidak teratasi. Kenapa tidak masuk dalam KUA-PPAS karena peraturannya turun belakangan,” terang Bupati Suwirta. (yan/*)
