KLUNGKUNG – Proyek padat karya memainkan peran penting dalam mensukseskan program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Namun,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung tidak bisa melanjutkan proyek padat karya tahun 2025. Ini setelah tidak adanya alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan selaku pihak yang mengurusi proyek padat karya.
Meskipun pada perencanaan pihak Dinas Ketenagakerjaan tetap mengusulkan proyek padat karya infrastruktur sesuai usulan yang diajukan oleh desa-desa di Kabupaten Klungkung. Pada perencanaan untuk tahun 2025,Pemkab berharap ada kucuran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung dan BKK Provinsi Bali untuk mendanai usulan proyek tersebut.
“Pada tahap penyusunan rencana kerja tahun 2025, kami menyurati seluruh desa melalui e-surat untuk menyampaikan usulan padat karya infrastruktur. Usulan dari desa yang menjawab, kami rangkum sebagai usulan padat karya ke BKK Badung dan BKK Provinsi (Bali),” tandas Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, I Gusti Ayu Made Kusuma Asih, Rabu (12/3/2025).
Tapi usulan itu kandas di tengah jalan karena faktor kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang juga berimbas pada kebijakan di semua kabupaten di Bali. Menurut Gusti Ayu Made Kusuma Asih, program padat karya infrastruktur memiliki manfaat signifikan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur.
Proyek ini merupakan program perluasan kesempatan kerja yang bersifat sementara. Padat karya infrastruktur ditujukan untuk menangani pengangguran sementara. Pesertanya adalah tenaga kerja yang tidak atau belum bekerja atau bekerja tidak penuh (bukan pegawai tetap/PNS/TNI/POLRI) .
Meski merupakan penanganan pengangguran yang bersifat sementara, namun kata pejabat asal Desa Kusamba, Kecamatan Dawan ini, di sisi lain padat karya infrastruktur adalah pemberdayaan masyarakat. Dimana kelompok pelaksana padat karya secara langsung belajar menangani pekerjaan teknis yang dapat digunakan sebagai bekal menangani pekerjaan sejenis/pengalaman kerja (manajemen persediaan bahan, timeline pengerjaan, manajemen SDM).
Belajar manajemen keuangan dan mempelajari dinamika kelompoknya. Selain itu padat karya infrastruktur berupa pembukaan jalan baru berdampak signifikan terhadap pengembangan wilayah, jalur menjadi lebih singkat, memudahkan infrastruktur lain seperti listrik, air, internet.
“Padat karya infrastruktur, saat tidak diluncurkan pastinya ada sekitar 40 orang per paket yang tidak memperoleh peluang kerja sementara,” ujar Gusti Ayu Kusuma Asih.
Pemkab Klungkung sudah menjalankan program padat karya infrastruktur sejak tahun 2009. Rata-rata setiap tahun ada 2-4 paket pekerjaan. Tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing ada 2 paket pekerjaan.
Melihat proyek padat karya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pun pemerintah,Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung tetap akan mengusulkan proyek tahun 2025 yang tidak terdanai ditambah usulan baru untuk tahun 2026. (yan)
