MANGUPURA – Dinamika baru mewarnai Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Badung yang digelar di Kantor Sekretariat DPRD Badung pada Selasa (5/5/2026). Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Badung I Made Sudira yang sebelumnya hadir mewakili Ketua DPRD, justru didaulat menjadi Ketua HNSI DPC Badung untuk masa bakti 2026–2031.
Muscab yang dilaksanakan seiring berakhirnya kepengurusan periode 2018–2023 ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga titik balik konsolidasi organisasi nelayan di Badung dalam menghadapi tantangan sektor kelautan dan perikanan yang semakin kompleks.
Made Sudira menegaskan bahwa perjuangan utama ke depan adalah memastikan nelayan, terutama nelayan tradisional agar tidak tertinggal di tengah pesatnya perkembangan arus pariwisata. “Program untuk nelayan sebenarnya sudah ada, termasuk Perda Bendega. Namun kenyataannya belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan nelayan. Ini yang akan kami dorong agar benar-benar dirasakan,” ujar Sudira dikonfrimasi Rabu (6/5/2026).
Ia menilai, nelayan tradisional memiliki posisi strategis yang sejajar dengan sistem subak sebagai warisan kearifan lokal Bali yang harus dijaga dan diperkuat. Jangan sampai keberadaan nelayan tradisional tergerus oleh perkembangan pariwisata.
Lebih jauh, Sudira mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang masih membelit nelayan, mulai dari keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM), alat tangkap, hingga ketidakpastian saat musim cuaca buruk. “Masalah klasik seperti BBM ini masih terjadi. Ada nelayan yang tidak bisa melaut karena sulit mendapatkan BBM. Belum lagi alat tangkap yang terbatas. Ini harus segera dicarikan solusi konkret,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi cuaca seperti musim angin dan hujan juga kerap membuat nelayan tidak bisa melaut, sehingga diperlukan kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan solusi berkelanjutan.
Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Sudira akan fokus pada penguatan internal organisasi melalui pendataan dan konsolidasi anggota. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan.
“Jangka pendek kami akan lakukan pendataan dan konsolidasi. Setelah itu, kami dorong pemerintah agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan nelayan, termasuk kemudahan akses BBM dan sarana penunjang,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara nelayan, pemerintah daerah, dan DPRD dengan tetap berlandaskan nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana. Kedepan ia berharap HNSI Kabupaten Badung dapat tampil lebih solid dan progresif, menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor kelautan berbasis kearifan lokal. “Kami ingin nelayan tidak termarginalkan di daerahnya sendiri. Justru harus menjadi bagian penting dalam pembangunan, dengan sinergi yang kuat dan berkelanjutan,” imbuhnya. (adi)
