Tanggal 28 April 2026, menandai peringatan 118 tahun Puputan Klungkung sebuah momen sejarah ketika kehormatan ditempatkan di atas segalanya. Lebih dari satu abad berlalu, tetapi gema nilai-nilai puputan seperti jiwa heroik (keberanian), nilai kehormatan, pengorbanan, solidaritas dan tanggung jawab seharusnya belum usang. Ia mestinya tetap hidup, bukan sekadar sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai petunjuk arah moral di tengah zaman yang terus berubah.
Dahulu, para pemimpin seperti Ida Dewa Agung Jambe meski dalam suasana perlawanan sangat sederhana tapi tidak mudah, berdiri tegak menghadapi kolonialisme, mempertahankan martabat hingga titik penghabisan. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar, tidak ada panggung untuk pencitraan. Yang ada hanyalah pilihan tegas terhormat atau tunduk.
Kini, medan perjuangan itu berubah wajah. Kita tidak lagi berhadapan dengan senjata dan meriam, melainkan dengan arus modernisasi yang bergerak senyap namun masif. Di tengah “kegilaan” media sosial, nilai-nilai keberanian dan tanggung jawab perlahan diuji. Popularitas sesaat sering kali tampak lebih menggoda dibanding integritas hanya karena fenomena mengejar like dan views yang melampui batas.
Generasi muda hari ini mungkin lebih akrab dengan tren TikTok terbaru dibanding memahami makna Puputan. Mereka mengenal influencer global, tetapi asing dengan tokoh perjuangannya sendiri. Pertanyaannya sederhana, tapi mengusik, apakah kita sedang kehilangan memori kolektif?
Di sisi lain, geliat ekonomi terus berdenyut. Aktivitas masyarakat bergerak cepat, pembangunan berlangsung di berbagai sudut. Namun di balik itu, masih ada wajah-wajah sunyi yang menanti uluran tangan, mereka yang tertinggal di sela hiruk-pikuk kemajuan. Ironisnya, kepedulian sosial hari ini kerap berhenti di layar ponsel: ramai di unggahan, sepi di tindakan.
Jika menengok ke belakang, nilai Puputan berbicara tentang totalitas tentang keberanian yang tidak setengah-setengah. Kini, perjuangan itu sering kali berhenti di “story” 24 jam.
Pergeseran nilai juga terasa pada ruang kekuasaan. Dalam praktiknya, keberanian moral pemerintah diuji oleh berbagai kepentingan. Kontroversi proyek wisata seperti pembangunan lift kaca di kawasan tebing Nusa Penida menjadi contoh bagaimana lemahnya tangan kekuasaan melakukan pengawasan. Kepentingan ekonomi kerap berbenturan dengan pelestarian alam dan kearifan lokal. Bahkan suara rakyat jelata pun bisa terpecah, ditandai pro kontra atas proyek yang katanya investasinya mencapai Rp 60 miliar. Di titik inilah, semangat Puputan seharusnya hadir sebagai keberanian untuk berkata tidak ketika kehormatan lingkungan dipertaruhkan.
Belum lagi persoalan klasik seperti sampah yang tak kunjung tuntas, bukan hanya di Klungkung tetapi juga Bali secara umum. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal komitmen, keberanian mengambil keputusan, dan keberpihakan pada masa depan.
Puputan hari ini memang tidak lagi berlangsung di medan perang. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi pada ruang-ruang kehidupan, di sekolah, di tengah masyarakat, di linimasa media sosial, hingga dalam setiap kebijakan publik. Ia hadir dalam pilihan-pilihan kecil yang menentukan, apakah kita tetap memegang nilai, atau menyerah pada arus.
Karena itu, memperingati Puputan Klungkung tidak cukup dengan seremoni dan romantisme heroik Ia menuntut refleksi, bahkan keberanian untuk mengoreksi diri. Semangat itu harus diterjemahkan dalam tindakan nyata, berani melawan diri sendiri, berani berbeda ketika arus trend tidak sehat, dan berani menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya.
Bagi pemerintah, peringatan ini semestinya menjadi ruang evaluasi, bukan sekadar agenda rutin dan pidato formal. Spirit Puputan perlu dihadirkan dalam kebijakan yang berpihak, inklusif, dan berakar pada nilai kehormatan yang dulu diperjuangkan.
Sebab pada akhirnya, Puputan bukan hanya tentang masa lalu tapi ia adalah cermin. (*)
