BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama stakeholder terkait, telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah pada puncak musi hujan.
Tak hanya melaksanakan mitigasi, sesuai arahan Kepala Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, Pratikno dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) daring, Senin, 29 Desember 2025, Pemkab Buleleng juga telah mendirikan Posko Tanggap Darurat Bencana di Area Monumen Tri Yudha Sakti.
“Apa yang menjadi arahan dan instruksi pusat dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi sudah kita laksanakan,” tandas Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Gede Sugiartha Widiada usai mengikuti rakor hasil evaluasi Ranperda APBD Buleleng T.A. 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (30/12/2025).
Sesuai hasil rakornas, kata Sugiartha, Kepal Kemenko PMK Republik Indonesia, Pratikno menekankan kewaspadaan ekstra seluruh daerah pada peralihan menuju Tahun 2026.
“Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan sekitar 105 juta jiwa melakukan perjalanan antar kota dan wisata di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Situasi ini harus kita antisipasi bersama, terutama daerah yang terdampak bencana seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Banten dan wilayah lainnya agar siaga penuh,” ungkapnya.
Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, BPBD bersama TNI dan Polri harus melakukan penganganan dan mengawal pemulihan daerah bencana.
“Daerah yang tidak terdampak tetap waspada dan memberi dukungan kepada daerah yang mengalami bencana. Sinergi antar daerah sangat penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, jaringan layanan, kegiatan ekonomi, serta pendidikan, khususnya menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari 2026,” tandasnya.
Sugiartha menegaskan, rakonas juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan jangka pendek dan panjang, serta orkestrasi kesiapan BPBD pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Antara lain, terkait kepastian kesiapan peralatan, jalur evakuasi, serta penguatan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Mengingat menjelang akhir tahun 2025 dan awal 2026, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada periode musim hujan dengan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi basah serta gelombang tinggi di perairan,” tandasnya.
Sesuai informasi Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, wilayah dengan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada periode Januari–Maret 2026 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Berdasarkan informasi BMKG tersebut, kata Sugiartha, Pemkab Buleleng mengajak sekaligus mengimbau seluruh stakeholder terkait untuk aktif memanfaatkan informasi prakiraan cuaca mingguan, peringatan dini tiga harian dan nowcasting hingga 16 jam ke depan sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah mitigasi di lapangan.
“Kita melalui BPBD dan stakeholder terkait sudah memanfaatkan informasi resmi dari kanal resmi BMKG, termasuk media sosial BMKG dalam memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat. Seperti, informasi terkait
3.176 kejadian bencana di Indonesia, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor,” terangnya.
Pemkab Buleleng juga mengapresiasi arahan BNPB terkait peningkatan kapasitas dan penguatan kewenangan Kepala BPBD agar lebih cepat dalam mengeksekusi penanganan bencana.
“Termasuk pentingnya keterpaduan dalam seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri,” pungkasnya. (kar/jon)
