TABANAN – Dalam sistem demokrasi, kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas tersebut adalah pelayanan dokumentasi hukum dan pelayanan konsultasi hukum.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan menjelaskan Pelayanan dokumentasi hukum di Bawaslu bertujuan untuk menyediakan akses terhadap berbagai regulasi dan produk hukum yang berkaitan dengan Pemilu. Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
“Masyarakat, peserta Pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya dapat dengan mudah mendapatkan informasi hukum yang akurat dan terpercaya. Ketersediaan dokumen hukum yang terdokumentasi dengan baik juga menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan, baik bagi penyelenggara Pemilu maupun pihak terkait lainnya,” ujar Sutrawan saat melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Tabanan, Jumat (21/3/2025)..
Sutrawan pun menjelaskan bahwa Keberadaan JDIH dan layanan konsultasi hukum yang kuat juga menjadi indikator profesionalitas dan kredibilitas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.
“Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH tegas mengamanatkan kita di Bawaslu untuk memberikan pelayanan hukum kepemiluan, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas Pemilu tetapi juga sebagai sumber informasi hukum yang dapat diandalkan oleh berbagai pihak,” tegasnya,
Menurutnya, dengan semakin baiknya pelayanan dokumentasi dan konsultasi hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu.
Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia tetapi juga memastikan bahwa setiap proses kepemiluan berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas.(arn/jon)
