MANGUPURA – Banyaknya keluhan atas kinerja Perumda Air Minum Tirta Mangutama (PDAM Badung), membuat gerah Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta. Pada peresmian kantor baru perusahaan plat merah ini, Giri Prasta meminta jajaran direksi dan badan pengawas untuk mundur, jika dalam setahun ini tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Saya ingin memberikan batas waktu kepada pengawas dan direktur. Akhir tahun 2025, kebutuhan air minum di Kabupaten Badung harus merata. Kalau tidak, silakan purna tugas,” tegas Giri Prasta, Senin (3/2/2025). Giri Prasta yang beberapa saat lagi akan naik kelas menjadi Wakil Gubernur Bali mengungkapkan keluhan atas kinerja PDAM Badung banyak muncul di media sosial
Menurutnya, salah satu sumber pasokan air bersih akan datang dari Bendungan Sidan, yang dijadwalkan diresmikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Februari ini. Bendungan ini akan memasok 500 liter per detik untuk Badung, 750 liter per detik untuk Denpasar, 200 liter per detik untuk Tabanan, dan 300 liter per detik untuk Gianyar.
Selain itu, Bupati Giri Prasta juga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan air di daerah Kuta Selatan, termasuk di Tanjung Benoa, Pecatu, Ungasan, dan Jimbaran.
Selain memastikan distribusi air bersih, Bupati Giri Prasta juga menyoroti pentingnya konservasi lingkungan. Ia meminta agar dilakukan penghijauan di daerah aliran sungai untuk menjaga ketersediaan air. Menurutnya, tanpa reboisasi yang berkelanjutan, debit air akan terus menurun akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam.
Sementara itu, Dirut Perumda Tirta Mangutama, Wayan Suyasa, mengatakan bahwa pihaknya secara bertahap telah berupaya mengatasi kebutuhan air bersih di Badung. “Kami telah melakukan beberapa langkah karena masih ada pelayanan yang terganggu, terutama di wilayah selatan, khususnya di daerah perbukitan,” terangnya.
Pada tahun 2024, pihaknya telah memproses beberapa langkah, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Saat ini, proses tersebut masih dalam tahap kajian oleh BPKP, dengan beberapa hal yang memerlukan kajian eksklusi DKP terkait jaringan. Terkait distribusi air di wilayah selatan, saat ini pihaknya telah mengirimkan air secara bertahap. Jumlah air yang dikirimkan bervariasi, misalnya 5 bar ke Pecatu dan 5 bar ke masyarakat. (lit)
