Foto bersama usai pelaksanaan Rakor yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.
BADUNG – Sekda Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan KemenkoPolHukam di Nusa Dua pada Selasa (30/7/2024). Acara tersebut merupakan bentuk upaya bersama dalam menyamakan persepsi dan langkah strategis melalui sinergi antara pemerintah, penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Usai mengikuti rakor, Sekda Adi Arnawa menyampaikan bahwa Menkopolhukam melalui Mendagri telah memastikan kesiapan daerah terkait penganggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024. “Kita di Bali sudah bagus, semua anggaran telah direalisasikan untuk penyelenggaraan Pemilu kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri,” ucapnya.
Terkait dengan imbauan yang disampaikan para narasumber, pihaknya di Kabupaten Badung akan terus menjalin koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Pada intinya Bali dan Badung khususnya sudah siap. “Semuanya aman,” singkatnya.
Rapat koordinasi tersebut dibuka ole Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. Turut hadir, Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H.Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin,S.Th.I., M.SI, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja,S.H., L.LM, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong,S.Sos, M.Si, Pangkogabwilhan II, Marsekal Madya TNI M. Khairil Lubis, Asops Kapolri Irjen. Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M. Hum, Direktur Kamnegtibum Jaksa Agung RI Agus Sahat ST Lumban Gaol, S.H., M.H, Kepala BSSN RI, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel,S.Sos., M.M.Sin Kepala BAIS TNI Direktur A Bais TNI Brigjen TNI Joko Suparyoto, Pj Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya, Pj Gubernur NTB, Pj Gubernur NTT, dan Forkopimda Prov Bali, Prov NTB, dan Prov NTT, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga, Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Prov Bali, Prov NTB, dan Prov NTT, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Partai Politik, Para Tokoh (Penglingsir Puri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dan Organisasi Kemasyarakatan), dan seluruh peserta Rakor. (adii)
