DPRD Badung melangsungkan Rapat Paripurna keenam masa persidangan kedua tahun 2024, Selasa (16/7/2024).
MANGUPURA – DPRD Badung melangsungkan Rapat Paripurna keenam masa persidangan kedua tahun 2024, Selasa (16/7/2024). Rapat tersebut menyampaikan laporan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang didampingi dua wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta beserta anggota DPRD Badung. Selain itu juga dihadiri langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta pimpinan organisasi perangkat daerah Badung.
Laporan hasil pembahasan DPRD Badung langsung dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa. Pada kesempatan tersebut Suyasa menjelaskan bahwa sesuai amanat dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. wujud dari pertanggungjawaban keuangan tersebut akan terungkap dalam opini auditor pemerintah yang dalam hal ini adalah BPK RI perwakilan Bali.
“Yang mana Kabupaten Badung kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya, yang memiliki makna dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Suyasa.
Lebih lanjut, setelah rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut dibahas, adapun hasil setelah pembahasan dengan komposisi sebagai berikut: Pendapatan Daerah sebesar Rp7.478.386.773.983.00 terealisasi sebesar Rp7.217.252.183.430.60 (96,51 persen) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp6.534.295.018.991.00 dan terealisasi sebesar Rp6.308.865.160.074.79 (96,55 persen). Pendapatan Transfer Sebesar Rp944.091.754.992.00 dan Terealisasi Sebesar Rp907.565.437.438.00 (96,13 persen). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sebesar nol dan terealisasi sebesar Rp821.585.917.81.
Kemudian untuk Belanja Daerah Sebesar Rp8.542.741.852.056.00 dan terealisasi sebesar Rp7.287.698.714.295.30 (85,31 persen) yang terdiri dari Belanja Operasi Sebesar Rp5.284.526.227.336.00 dan terealisasi Rp4.590.419.053.204.98 (86,87 persen). Belanja Modal Sebesar Rp1.345.603.798.402.00 dan terealisasi Rp1.045.909.078.881.93 (77,73 persen), Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp89.324.365.806.00 dan terealisasi Sebesar Rp24.363.145.000.00 (27,27 persen). belanja transfer sebesar Rp1.823.287.460.512.00 dan terealisasi sebesar Rp1.627.007.437.208.39 (89,23 persen). Total Surplus (Defisit) Minus RP. 1.064.355.078.073.00 dan terealisasi sebesar Rp70.446.530.864.70 (6,62 persen).
Pembiayaan Sebesar Rp1.064.355.078.073.00 dan realisasi Rp1.064.356.023.485.46 (100 persen). Pengeluaran Pembiayaan Sebesar RP. 31.087.104.000.00 dan realisasi Rp31.087.104.000.00 (100 persen). Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran/ Silpa Rp0 dan terealisasi sebesar Rp993.909.492.620.76.
Kemudian terkait kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 Terhadap KUA–PPAS Tahun Anggaran 2025 setelah di bahas dengan Badan Anggaran dengan TAPD disepakati dengan komposisi sebagai berikut yakni pendapatan daerah Sebesar Rp10.488.513.910.081.00 yang terdiri dari PAD Rp9.689.435.648.712.00 dan pendapatan transfer sebesar Rp799.078.261.369.00. Belanja Daerah sebesar Rp10.604.281.860.321.00 atau meningkat Rp115.767.950.240.00 setelah dilakukan pembahasan.
Kemudian, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menambahkan pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah setelah kita melakukan pembahasan KUA-PPAS tahun 2025, maka atas kesepakatan bersama kita tetapkan KUA-PPAS untuk APBD 2025 adalah pendapatan Rp 10,4 triliun. Selain itu khusus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Badung sudah 12 kali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Bali. “Ini luar biasa, atas nama pimpinan DPRD Badung, kami apresiasi semoga ini terus berkelanjutan. Sehingga tahun 2025 kebutuhan mandatory daripada masyarakat akan bisa dilaksanakan dan lebih maju, “ pungkasnya. (litt)
