Focus Group Diskusi (FGD) kerja sama dalam menjalankan kewenangan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Badung.
MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung bersama pemerintah pusat, Rabu (12/6/2024) melaksanakan Focus Group Diskusi (FGD) kerja sama dalam menjalankan kewenangan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Badung.
Hadir sebagai narasumber Wahyudin, dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM Republik Indonesia, Andi Bardiansyah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia, I Kadek Sutika dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Arjana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa dari PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung, dan I Made Adi Adnyana, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Gede Arjana saat dihubungi, Kamis (13/2.2024) mengatakan, pembahasan FGD kali ini adalah mengenai pemanfaatan air bawah tanah. “Saat ini pemanfaatan air bawah tanah untuk usaha cukup besar.
Sesuai dengan undang-undang telah mewajibkan pengusaha untuk membayar pajak air bawah tanah. dalam diskusi kemarin, tampaknya para pengusaha ini ada niat baik untuk mengurus izin pemanfaatan air bawah tanah ini. Tapi Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2023 masih memberikan ruang hingga Juni tahun 2026. Jadi masih ada waktu masyarakat atau pengusaha mempersiapkan persyaratannya untuk mengurus izinnya,” ujar Arjana.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi kepada pengusaha dan masyarakat yang sumurnya sudah dipasangi water meter dan membayar pajak air bawah tanah. “Artinya kepatuhan mereka membayar pajak kami apresiasi meskipun izinnya belum rampung. Dalam tertib administrasi pemerintahan kita juga menjadi temuan BPK, karena objek yang dipungut pajak belum ada izinnya. sehingga nanti kedepan dengan adanya kegiatan ini, kita harapkan masyarakat atau pengusaha memiliki izin mereka punya dan pajak juga mereka bayar sehingga tidak,”paparnya (littt)
