BULELENG – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Irjen. Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya didampingi Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, membuka secara resmi pengoperasian (lounching) Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng.
Selain mengapresiasi lokasi MPP Kabupaten Buleleng yang strategis pada areal pasar, keberadaan pusat layanaan publik satu atap dan satu pintu dengan 152 jenis layanan perijinan dari 18 instansi vertikal dan horisontal juga diharapkan mampu merubah stigma negatif masyarakat tentang layanan publik yang berbelit-belit.
“Kehadiran MPP kita harapkan mampu meningkatkan standar dan kualitas layanan publik yang berkualitas, efisien, cepat dan terjangkau,” tandas Mahendra Jaya pada acara louncing layanan MPP Kabupaten Buleleng di lantai III Pasar Banyuasri, Jumat (8/12/2023).
Mahendra menegaskan kehadiran MPP yang membutuhkan komitmen kuat seluruh komponen pemerintahan baik vertikal maupun horisontal juga sebagai penanda terjadinya transformasi layanan publik di Kabupaten Buleleng.
“Kehadiran MPP ini harus dapat menjamin pelaksanaan layanan perijinan yang lebih efisien, cepat dan terjangkau. Sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan mendukung percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng,” tandasnya.
Ia mengapresiasi keberadaan MPP Buleleng yang sangat strategis, berada di areal pasar.
“Ini sangat bagus sekali, saya sangat mengapresiasi, seperti yang bapak Pj. Bupati katakan, ini satu-satunya MPP yang berada pada areal pasar. Banyak daerah yang belum memiliki MPP, karena dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan hal ini,” tegasnya.
Senada dengan Pj. Gubernur Bali, Ketut Lihadnyana selaku Pj. Bupati Buleleng menegaskan pembangunan MPP pertama di Indonesia yang mengambil lokus areal pasar, lantai III Pasar Banyuasri ini adalah bentuk komitmen Pemkab Buleleng dalam memberikan pelayanan perijinan terintegrasi, cepat, mudah dan efisien.
“MPP ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi berdampak pada 3 generasi, diantaranya pelayanan satu pintu, pelayanan satu atap dan manakala masyarakat menginginkan pelayanan perijinan yang cepat dan satu tempat, maka ditingkatkan dengan MPP sesuai instruksi presiden, bahwasannya pemerintah pada hakekatnya bisa mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik,” tandasnya.
MPP diharapkan tidak hanya sekedar hadir, tapi mampu memberikan layanan humanis dan prima sehingga masyarakat mau berkunjung menikmati layanan publik ini sekaligus menggerakkan perekonomian daerag.
“Kami tidak berharap MPP dipelesetkan menjadi Mati Pelan Pelan,” pungkasnya. (kar/jon)
