DENPASAR – KONI Bali mempertegas jika terkait anggaran atau dana untuk helatan pra-PON merupakan tanggung jawab penuh dari Pengurus Besar (PB) atau Pengurus Pusat (PP) cabang olahraga (cabor).
Penegasan KONI Bali itu terkait dengan adanya beberapa cabor yang PB atau PP nya ingin menggelar even itu di Bali.
“Ya pastinya kalau pra-PON itu merupakan even dari PB atau PP masing-masing cabor sehingga otomatis anggaran atau pendanaannya merupakan tanggung jawab mereka. Jadi kalaupun ada cabor menggelar pra-PON misalnya di Bali maka PB atau PP lah yang memberikan anggaran,” tegas Ketua Umum KONI Bali IGN Oka Darmawan di KONI Bali, Selasa (18/4/2023).
Diibaratkan mantan Wakil Ketua I dan Sekretaris Umum (Sekum) KONI Bali itu, PB atau PP cabor merupakan penyelenggara sedangkan Pengprov cabornya sebagai pelaksana saja.
“Tidak mungkin kalau ada pra-PON di Bali lantas tanggung jawabnya KONI Bali. Ini tidak nyambung. Artinya bisa saja kalau salah satu pengprov cabor ingin menggelar pra-PON dari biaya PB atau PP atau juga Pengprov cabor menggali dana sendiri,” tegas Oka Darmawan.
Sejatinya ada beberapa cabor di Bali yang akan dijadikan arena pra-PON namun sayangnya PB atau PP cabor tersebut tidak menyuntik dana untuk gelarannya. Salah satunya seperti Pengprov cabor Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Bali.
“Kami memang ditawari untuk menjadi tuan rumah pra-PON namun saat saya tanyakan ke PB ABTI terkait habisnya biaya Kejuaraan Nasional (Kejurnas) bola tangan lalu katanya habisnya sekitar Rp. 400 juta. Nah kalau Bali diminta menjadi tuan rumah pra-PON jelas tidak mungkin bisa menyiapkan dana setidaknya Rp 400 juta tersebut,” terang Ketua Umum Pengprov ABTI Bali, I Ketut Teneng.
Sebaliknya, dirinya senang jika pra-PON bola tangan digelar di Bali namun biaya dari pusat.
“Ya kami senang kalau dijadikan pelaksana saja karena ini terkait dengan sport tourism di Bali,” tutup Ketut Teneng. (ari/jon)
