TABANAN – Sorotan tajam DPRD Bali terkait penataan kawasan Bedugul terutama di sekitar Danau Beratan menjadi perhatian dewan Tabanan. Persoalan tersebut sudah sering dibahas namun ketiadaan payung hukum yang jelas sehingga penindakan belum bisa dilakukan. Salah satu solusinya segera tetapkan RTRW dan RDTR kawasan Bedugul/Danau Beratan.
Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani ketika dikonfirmasi terkait sorotan tersebut, mengakui kondisi yang ada di kawasan Danau Beratan tersebut. Namun diakui, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena aturan yang jelas untuk penataan kawasan tersebut belum ada.
“Kami sudah sering membahas persoalan tersebut, namun belum ada titik temu,” ungkap Omardani di gedung DPRD Tabanan, Selasa (7/3/2023).
Terkait sorotan kalau Pemkab Tabanan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran sempadan danau, pihaknya belum bisa berbuat banyak. Namun ketiak ada pelanggaran, bisa saja, OPD terkait melakukan penertiban. Hanya saja hal tersebut tidak akan efektif ketika aturan yang jelas belum ada. Apalagi itu milik perseorangan. Dan sudah berlangsung lama melibatkan masyarakat kecil.
“Makanya kami sangat mendorong agara RTRW dapat segera dituntaskan sehingga kawasan Bedugul dan sekitar Danau Beratan bisa dibuatkan RDTR-nya. Dengan demikian, semuanya akan tertata sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.
Untuk itulah, Ranperda RTRW harus segera dituntaskan, dan pihaknya di internal DPRD Tabanan sedang membahas terkiat Ranperda yang akan dibahas di tahun 2023 ini. Salah satua usulan yang masuk dari eksekutif yakni Ranperda tentant RTRW.
“Ini kami sedang membahas secara internal di dewan soal Ranperda yang akan dibahas di tahun 2023 termasuk RTRW. RTRW ini harus segera dituntaskan, sehingga aturan tentang peruntukan lahan segera selesai dan semua persoalan tentang kewilayahan dapat diselesaikan dengan pasti,” pungkasnya.
Sementara itu, Bapemperda DPRD Tabanan menggelar rapat internal dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dihadiri Ketua Bapemperda I Wayan Edy Nugraha Giri dan perwakilan dari masing-masing komisi. Hasil ini akan disampaikan pada rapat kerja dengan OPD terkait yang rencananya digelar Rabu (8/3/2023). (jon)
