BULELENG – Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah dimulai, untuk tingkatkan pelaksanaan pencegahan, Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia ingatkan kepada ASN dan Kepala Desa serta perangkatnya agar tidak terlibat politik praktis.
Hal tersebut disampaikan Rudia dalam Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu yang digelar Bawaslu Buleleng di Banyualit Spa n Resort, Kamis (15/9/2022).
“Sudah sangat jelas ketentuannya bahwa dalam PP No 37 Tahun 2024 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik Pasal 2 Ayat 1 Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai Politik, begitu juga TNI dan Polri juga sudah di atur dalam undang-undang, dan Kepala Desa juga telah diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2016 pasal 29 huruf (g) Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik jadi tentu ingin kita ingatkan agar tidak terlibat politik praktis” ujar Rudia.
Koordinator Hukum, Humas dan Datin ini mengatakan, saat ini sedang berlangsung tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik. Sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022, tahapan ini dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik yang berstatus sebagai anggota TNI, Polisi, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau jabatan lainnya yang dilarang peraturan perundang-undangan.
Dijelaskannya, jabatan lainnya yang dimaksud adalah jabatan yang memang secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan melarang seseorang dengan jabatan tertentu ikut menjadi anggota partai politik seperti Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa, Dewas/Komisaris/Direksi BUMD, sampai Prajuru desa Adat.
“Jabatan lainnya dilarang menjadi anggota partai politik dikarenakan apabila jabatan-jabatan seperti kepala desa atau anggota direksi tidak dilarang menjadi anggota parpol, dikhawatirkan akan adanya ketidaknetralan dalam melayani masyarakat sehingga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik” jelas Rudia.
Menurut Pria asal Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada ini, pemberian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik adalah kewajiban dan janji yang harus dipenuhi penyelenggara pelayan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.
“Bahwa standar pelayanan ini adalah standar yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” tandasnya.
Senada dengan Rudia, Akademisi dari Universitas Panji Sakti yang juga hadir Sebagai Narasumber I Nyoman Gede Remaja. Dia mengungkapkan, larangan keterlibatan PNS ataupun PPPK dalam politik praktis dipertegas dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat 4 huruf (c) PNS diberhentikan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik .
Pasal 105 ayat 3 huruf (c) Pemutusan hubungan perjanjian PPPK dilakukan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
“ASN ini kan harus netral, karena fungsinya untuk memberikan pelayanan dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa jadi jelas dilarang berpolitik praktis” ujar Remaja yang juga Dekan Fakultas Hukum Panji Sakti di hadapan 30 peserta dari Perwakilan OPD Buleleng, Kodim 1609/Buleleng, Polres Buleleng , Perumda Buleleng, KPU Buleleng, Majelis Desa Adat serta Perwakilan Organisasi Kepemudaan.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugi Ardana menyampaikan, digelarnya sosialisasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan koordinasi sebagai bentuk pencegahana agar pihak-pihak yang dilarang oleh ketentuan tidak terlibat politik praktis.
“Kita tentu berharap bahwa tidak ada ASN, Kepala Desa atau pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-undang terlibat dalam politik praktis kita ingin mencegah dari awal, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi ini” ujar Sugi Ardana. (arn/jon)
