DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, ditengah situasi Covid-19 masih tetap mampu mencapai target 98 persen ditahun 2021. Sementara andalan pendapatan Pemprov Bali dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB. Capaian kinerja oleh Bapenda ini dalam merealisasikan target pendapatan tahun 2021 tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna di ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (20/6/2022).
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 5,99 Triliun lebih, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 5,92 Triliun lebih atau 98,79 persen.
Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 7,90 Triliun lebih, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 6,27 Triliun lebih atau 79,34 persen. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1,95 Triliun lebih, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 1,24 Triliun lebih atau 63,64 persen.
Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 45 Milyar, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 45 Milyar atau 100 persen.
“Dari perhitungan komponen Laporan Realisasi Anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 850,34 Milyar rupiah lebih,”paparnya.
Sementara dalam tata kelola keuangan Pemprov Bali, sebanyak 9 (sembilan) tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Menurut Gubernur Koster pencapaian opini WTP yang kesembilan kalinya ini merupakan prestasi dan kerja keras bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Gubernur Koster berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen kita semua untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Gubernur Koster menambahkan, capaian WTP tersebut yang berturut-turut sembila kali, pihaknya tentu tidak ingin pencapaian ini hanya sebagai prestasi administrasi normative. Pencapian ini harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, profesionalisme dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus tantangan besar untuk terus mempertahankannya, dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Dewan yang terhormat, yang telah turut mendorong pencapaian opini WTP ini,”pungkasnya. (arn/jon)
